Jumat, 16 Oktober 2009

Tata bahasa Generatif Trasformasi chomsky

Tata bahasa Generatif Trasformasi (TGT) adalah sebuah konsep kajian kebahasaan yang dipelopori oleh Chomsky. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh tentang TGT ini, penulis akan mengajak pembaca untuk “melihat” kondisi kebahasaan yang berkembang sebelum TGT ini lahir.
Dalam tulisan ini, penulis akan menyajikan beberapa hal sebagai bahan diskusi, (1) latar belakang munculnya TGT, (2) Konsep TGT, (3) Tokoh dalam TGT, dan (4) simpulan tentang fungsi TGT.

Pendahuluan
Pada tahun 1931-1951, kajian linguistik pada saat itu diwarnai oleh aliran structural, yang kita kenal dengan nama Tata Bahasa Deskriptif. Dalam Tata Bahasa Deskriptif, ada 2 tokoh yang memengaruhinya, yaitu Bloomfield dan Harris. Bloomfield adalah salah satu tokoh strukturalisme Amerika yang pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Boaz. Dalam tata bahasa jenis ini, kajian yang dikembangkan adalah kajian linguistik yang berhubungan dengan masalah-masalah praktis, dan langsung menjelaskan komponen serta struktur bahasa tertentu berdasarkan realitas formalnya sebagai ujaran. Oleh karena itu, model kajian semacam ini disebut dengan istilah Tata bahasa Struktural.
Model kajian semacam ini sesuai dengan konsep pengembangan teori yang sedang “menjamur” di Amerika Serikat, yaitu logika positivistisme. Bagi logika ini, sebuah teori bisa dianggap benar atau salah, jika telah diujikan pada data kajian secara konkrit.
Pada tahun 1957, Chomsky mengenalkan gagasan barunya melalui sebuah buku yang berjudul Syntactic Structure. Gagasan barunya yang tertuang dalam buku itulah yang kemudian oleh para linguist disebut degnan Tata bahasa Generatif Transformasi.

Konsep Tata Bahasa Generatif Tranformasi
Dalam uraian di atas disebutkan bahwa gagasan Chomsky tentang TGT tertuang dalam bukunya Syntactic Structure. Dalam tersebut, Chomsky menjelaskan bahwa dia melakukan penolakan terhadap asumsi utama strukturalisme yang beranggapan bahwa kelayakan kajian kebahasaan ditentukan oleh diskripsi data kebahasaan secara induktif.
Data kebahasaan secara induktif di sini diartikan oleh penulis sebagai data-data kebahasaan yang sudah paten dan dianggap selesai. Menurut Chomsky (dalam Samsuri, 1988:99) kajian linguistik berkaitan dengan aktivitas mental yang berkaitan dengan probabilitas, bukan berhadapan dengan data kajian tertutup dan selesai, sehingga dapat dianalisis dan didiskripsikan secara pasti. Oleh karena itu, teori linguistic seharusnya dikembangkan dengan bertolak dari cara kerja secara deduktif yang dibangun oleh konstruk hipotetik tertentu.
Akibat dari konsep dasar tersebut di atas, dalam TGT teori diartikan sebagai seperangkat hipotesis yang memiliki hubungan secara internal antara yang satu dengan yang lainya. Dalam hal ini, hipotesis memiliki 2 ciri utama, (1) berisi pernyataan yang berfungsi untuk memahami sesuatu yang bersifat sementara, (2) merupakan kreasi intelek yang sistematis, teliti, tetapi bersifat tentatif sehingga memungkinkan untuk dikembangkan atau ditolak.

Tokoh Tata Bahasa Generatif tranformasi; Noam Chomsky
Dalam uraian di atas, terlihat jelas kontribusi pemikiran Chomsky dalam TGT. Dalam subjudul ini, penulis akan mengajak pembaca untuk berkenalan dengan Chomsky.
Nama lengkapnya adalah Avram Noam Chomsky. Dia lahir pada tanggal 7 Desember 1928 di Philadelphia. Ayahnya, bernama William Chomsky, adalah seorang ahli bahasa Yahudi yang terkenal pada saat itu. Ketekunan Chomsky dalam membantu kegiatan kebahasaan ayahnya sangat membantu daya intelektualnya dalam kajian kebahasaan di kemudian hari.
Chomsy dahulukala belajar di Universitas Pennsylvania. Pada awalnya ia berguru pada salah satu tokoh aliran struktural, yaitu Harris. Walaupun Haris adalah salah satu tokoh pengembang strukturalisme, tapi gagasannya tidak selalu mengekor pada konsep pemula strukturalisme, yaitu Bloomfield. Oleh karena itu, Harris disebut dengan …”who is a significant transitional figure between structural and generative transformational linguistics (Macly dalam Samsuri, 1988:100).
Dalam studinya, Chomsky tidak hanya mengambil jurusan lingusitik saja, namun ia juga mengambil jurusan Matematika dan Filsafat. Kajian bidang matematikanya memengaruhi Chomsky dalam model penyusunan aksioma linguistik yang diformulasikan. Sedangkan filsafat memengaruhi Chomsky dalam menilai wawasan folisofis tata bahasa strukturalisme yang banyak bertumpuh pada paham empiris.

Fungsi Tata Bahasa Generatif Transformasi
Berdasarkan uraian tentang TGT di atas, kita mengetahui bahwa Chomsky telah menuangkan idenya dalam sebuah buku yang berjudul Syntactic Structure. Setelah ia mengungkapkan konsep TGT secara mendalam, akhirnya Chomsky berkesimpulan bahwa tugas teori linguitik adalah menangkap perangkat kaidah yang terbatas, yang secara tuntas mampu menjelaskan ciri gramatikal dari sejumlah kalimat yang tak terbatas.Jadi dengan adanya TGT ini, kita bisa mengetahui seperangkat kaidah kalimat secara jelas.

Penutup
Demikianlah diskusi kita tentang Tata Bahasa Generatif Transformasi. Singkatnya, dari gagasan tersebut, kita mengetahui bahwa mengkaji suatu bahasa tidak harus dihadapkan pada komponen-komponen kebahasaan yang sudah paten. Namun, pengkajian bahasa bisa dimulai dari cara kerja secara deduktif yang dibangun oleh konstruk hipotetik tertentu.

Kamis, 15 Oktober 2009

Analisis Berfikir Kritis

Hendri rahman
“Masyarakatlah yang Menentukan Kemajuan dan Kemunduran Bangsanya” di kutip dari tulisan Anwar pada buletin BINGKAI (Aktifis FORMACI).
(1) Pokok pernyataan ini sudah cukup tepat, karena dengan segala kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas akan menciptakan nuansa kemajuan didalam suatu bangsa, ataupun sebaliknya.
(2) Masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan dan sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa ada masyarakat sebagai wadah dan pendukungya. Jadi sumber daya manusia yang berkualitas jika dari padanya dapat berfikir kreatif. Segala sesuatu karya besar dapat dihasilkan ketika kita mampu berfikir kreatif dan tidak pernah berhenti untuk menemukan inovasi. Tentu saja inovasi-inovasi yang dimaksud adalah untuk kesejahteraan manusia itu sendiri dalam rangka memajukan suatu bangsa sebagai bangsa yang beradab.
(3) Adapun langkah berfikirnya sudah berurutan dan jelas, dimulai dengan membuka wacana masyarakat kemudian beralih kepada fungsi dari masyarakat itu sendiri, dengan segala tindakan dan sikap yang dimiliki suatu masyarakat. Dengan kebudayaan tertentu akan memberikan kesan kepada kemjuan ataupun kemunduran bangsa itu sendiri.
(4) Kualitas pernyataan ini mengandung hal-hal yang sifatnya sudah pasti, berdasarkan alasan dan langkah kerangka berfikir yang urut dan jelas sebagaimana dipaparkan diatas.
(5) Istilah yang dipergunakan sudah tepat mulai dari pengertian masyarakat dan konsep tentang kemajuan dan kemunduran suatu bangsa. Menurut Selo Sumarjan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan, dari kebudayaan bisa menciptakan suatu peradaban yang maju. Kemajuan suatu bangsa salah satu indikatornya, dapat dilihat dari perkembangan dunia pendidikan pada bangsa tersebut. Kemajuan pendidikan juga menggambarkan tingkat tingginya kebudayaan suatu bangsa. Kemajuan sektor pendidikan akan berpengaruh cukup signifikan terhadap kemajuan suatu bangsa, khususnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
(6) Ada satu subjek yaitu masyarakat.
(7) Secara eksplisit pernyataan ini menyatakan suatu keputusan dan tindakan masyarakat dalam menentukan suatu kemajuan atau kemunduran peradaban bangsanya. Namun secara implicit adalah suatu tindakan yang kreatif dari suatu masyarakat dengan segala pemanfaatan seluruh potensi yang dimiliki yang berupa kemajuan dalam teknologi, sistem ekonomi dan kekuasaan politik.
(8) adapun para tokoh berpendapat tentang masyarakat dan kebudayaan.
Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan Dengan kebudayaan masyarakat bisa lebih memperlihatkan jati diri bangsanya,
adapun menurut MeilVille J.Herskovits unsur-unsur budaya diantaranya :
 Alalat-alat teknologi
 System ekonomi
 Keluarga
 Kekuasaan politik
Menurut Bronislaw Malinowski
 System norma yang memungkingkan kerjasama antara para anggota masyarakat di dalam upaya mengusaia alam sekelilingnya.
 Organisasi ekonomi
 Alat-alat dan lembaga pendidikan
 Organisasi keukuatan
(9) Bahwa kemajuan suatu bangsa buka ditentukan oleh berlimpahnya sumber daya alam, tetapi oleh kemampuan bangsa dalam mempesiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Apabila unsur kesadaran ini kurang diperhatikan oleh semuanya yang terjadi adalah suatu bangsa yang rapuh yang tidak bisa melindungi dirinya dari realitas alam.
(10) Pernyataan ini jelas diterima, karena masyarakat adalah kumpulan individu manusia yang berbudaya. Dengan kebudayaan, manusia bisa menciptakan sikap yang penuh kreatif dan inovatif. Yang mana dari sikap dan kesadaran itu bisa melahirkan masyarakat yang maju dan beradab menuju bangsa yang maju dan beradab.

Humas Perusahaan

HUMAS ADALAH SEGALANYA BAGI PERUSAHAAN

Humas adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi opini, sikap, dan perilaku publik, mengidentifikasi kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur suatu individu atau sebuah organisasi dengan kepentingan publik, dan nmerencanakan serta melaksanakan program aksi untuk memeroleh pengertian dan dukungan public.
Dalam suatu perusahaan, humas (Hubugan Masyarakat) adalah profesi yang memegang kendali agar perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Humas dianggap menjadikan perusahaan menjadi lebih baik karena dalam kinerjanya, ia harus bisa membangun citra perusahaan tersebut agar penilaian orang terhadap perusahaan tersebut positif.
Pekerjaaan humas perusahaan bukan saja mengumpulkan artikel, dan terkesan ‘omong doang’, namun dalam pekerjaannya kita harus melakukan hal-hal penting seperti survey tempat, dan melakukan evaluasi tentang apa yang kita lakukan. Jika memang terdapat suatu kesalahan pahaman masyarakat tentang perusahaan tempat dimana humas itu bekerja, maka ia harus bisa mengakali dengan cara apapun untuk mengembalikan citra perusahaan tersebut.
Pekerjaan humas sangat erat kaitannya dengan pers. Apalagi humas perusahaan. Humas perusahaan harus bisa mencari penyebab terjadi kesalah pahaman dengan media massa. Media massa yang hanya ‘asal mencari berita’ biasanya akan menuliskan apapun yang ia ketahui secara sepihak tentang hal yang terjadi pada suatu perusahaan. Memang itu melanggar kode etik jurnalistik, namun biasanya untuk mendapatkan uang, wartawan menulis berita yang seharusnya tidak di tulis. Peran humas disini sangat penting, karena dengan adanya humas kita bisa mengklarifikasi berita yang dianggap salah.
Humas perusahaan harus bisa secerdik mungkin dalam menyusun strategi untuk meningkatkan citra dan reputasi perusahaan, apalagi di zaman yang semakin banyak persaingan ini. Dunia humas saat ini sudah memasuki era yang disebut era kompetisi, di mana pembentukan, pemeliharan dan peningkatan citra (termasuk reputasi) menjadi sangat krusial (penting).
Dengan banyaknya perusahaan, maka persaingan makin ketat. Peran humas, bukan hanya menyebarkan informasi kepada khalayak agar mendapatkan opini dan penangkapan kesan mereka terhadap perusahaan. Humas juga harus bisa membangun kepercayaan khalayak tentang perusahaan. Maka dari itu pekerjaan humas tidak terlepas dari two way communication (Komunikasi dua arah).
Pekerjaan humas tentu saja tidak terlepas dari prinsip komunikasi, yaitu menciptakan suatu komunikasi yang efektif. Keefektifan suatu komunikasi baru akan tercapai bila timbulnya saling pengertian antara komunikasi dan komunikator, atau bisa dikatakan timbulnya persepsi yang sama tentang memaknai suatu hal.
Humas perusahaan adalah tulang punggung perusahaan, jika perusahaan itu ingin mendapatkan reputasi yang baik di mata masyarakat, maka perusahaan itu harus mempunyai humas yang bisa meningkatkan citra perusahaan tersebut, karena perusahaan akan mempunyai citra yang baik, jika humasnya pun baik.

Public Internal Employee Relations

Public Internal Employee Relations

BAB I
PENDAHULUAN

Humas dalam konteks komunikasi sebagai suatu metode dan teknik komunikasi atau lembaga yang berperan sebagai penunjang manajmen dan kreativitas organisasi dalam mencapai tujuan bersama dalam suatu perusahaan atau organisasi.
Dalam menunjang keberhasilan mencapai tujuan utama manajemen perusahaan/organisasi bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seorang praktisi Humas (Public Relations Practioner) harus memiliki beberapa keterampilan khusus sebagai creator, Conceptor, Mediator, Problem Solver.
Salah satu bidang khusus , dalam humas adalah memproduksi audio visual, sehingga promosi iklan yang disajikan lebih efektif dan efisien dalam menarik hati para masyarakat pemirsa.
Adapun berbagai masalah dan krisis yang terjadi dalam suatu perusahaan, sudah sangat lazim terjadi namun yang menjadi perhatiannya adalah bukan pada objek masalah tetapi lebih menekankan pemecahannya itu sendiri.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Audio Visual
Audio visual merupakan bentuk produk publikasi dan promosi yang dikelola oleh Humas, dalam upaya mendukung perluasan/pemasaran produk atau nama dan pengaruh pada sebuah organisasi dan lain sebagainya. Dengan kata lain suatu perencanaan media untuk tujuan berkampanye.
Bahasa audio visual menarik perhatian orang. Alasannya, bahasa audio visual mempunyai kekuatan khusus, yang mampu membangkitkan imajinasi dan menggerakkan hati. media audio visual, baik group media maupun mass media. Televisi adalah salah satu contoh dari media massa.
Masyarakat pemirsa terdiri dari individu-individu yang bereaksi secara berbeda dan mengartikan pesan yang diterima dengan sudut pandang yang berbeda pula. Reaksi mereka tergantung dari pengalaman pribadi, latar belakang pendidikan dan keadaan hati. Menurut aliran symbolic interactionism, makna diciptakan melalui dan dipertahankan oleh interaksi pribadi dimana setiap individu memperoleh makna untuk dirinya dan tindakan orang lain dengan menggunakan simbol. Meskipun televisi bersifat instrumental, ide dan informasi sebetulnya disebarkan dengan kata-kata dan jaringan hubungan interpersonal. Penyebaran makna bukanlah sekedar pengiriman atau penerimaan informasi, melainkan hasil dari kegiatan menerima dan memberi melalui interaksi sosial.
Iklan mampu menimbulkan akibat yang bisa bertahan didalam jangka waktu panjang. Sifat agresivitas dari iklan timbul karena alternatif cara penyajiannya bermacam-macam. (oral, visual, audiovisual) sehingga media yang digunakan juga berbagai jenis.
Sedangkan akibat dari iklan bisa bertahan di dalam jangka waktu panjang adalah karena adanya proses persepsi di dalam penyerapan pesan iklan oleh seorang individu. Persepsi adalah proses bagi individu di dalam menerima dan menafsirkan rangsangan (stimuli) informasi dari luar melalui berbagai tingkat indera perasaannya.
Output dari proses persepsi adalah berupa kesadaran di tingkat cognitive di dalam menafsirkan rangsangan. Bagi iklan implikasi dari proses itu antara lain terciptanya brand perference atau brand loyalty apabila sebuah iklan berhasil di dalam merangsang organ perasaan seorang individu ke tingkat tertarik atau mengenal pada produk yang diiklankan.
Itu semua tiada lain adalah dari suatu proses produksi yang lebih mengedapankan sifat audio visual. Yang dimana itu menjadi tugas dari bidang Humas itu sendiri dalam memasarkan produk-produknya.

B. Masalah internal dan Krisis
Peranan public relations / Humas dalam suatu organisasi dapat di bagi empat kategori :
1. Penasehat Ahli (Expert prescriber)
Seorang praktisi pakar Humas yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi dapat membantu mencarikan solusi dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya (public relationship).
2. Fasilitator Komunikasi (Communication fasilitator)
Dalam hal ini, praktisi Humas bertindak sebagai komunikaotr atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal untuk mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya.
3. Fasilitator Proses pemecahan Masalah (Problem solving process fasilitator)
Peranan praktisi Humas dalam proses pemecahan persoalan public relations ini merupakan bagian dari tim manajmen. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pimpinan organisasi baik sebagai penasihat (aviser) hingga mengambil tindak eksekusi (keputusan) dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi.
Ruang lingkup tugas Humas dalam sebuah organisasi/lembaga antara lain meliputi aktivitas:
a. Membina hubungan ke dalam (Public internal)
Public internal adalah public yang menjadi bagian dai unit/badan/perusahaan atau organisasi. Seorang Humas harus mampu mengidentifikasi atau mengenali hal-hal yang menimbulkan gambaran negative di dalam masyarakat, sebelum kebijakan itu dijalankan oleh organisasi / perusahaan.
b. Membina hubungan keluar (public eksternal)
Public eksternal adalah public umum (masyarakat). Mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran public yang positif terhadap lembaga yang diwakilinya. Dengan demikian, seperti yang dijelaskan di atas, peran Humas tersebut bersifat dua arah yaitu berorientasi ke dalam (inward looking), dan keluar (outward looking).
Dengan kata lain, efektivitas hubungan masyarkat internal tersebut memerlukan suatu kombinasi anatara lain:
 Kesadaran pihak manajemn terhadap nilai dan pentingnya memelihara komunikasi timbale balik dengan para karyawan
 Kemampuan majaer Humas, yang memiliki keterampilan manajerial (managerial skill) serta berpengalaman atau mendapat dukungan kualitas pada “sumber daya” manusia, pengetahuan (knowledge), media dan teknis komunikasinya yang dipergunakan.
Hubungan masyarkat internal (internal public relations) dalam suatu perusahaan, terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu:
a. Hubungan dengan pekerja ata karyawan (Employee relatoions) pada umumnya, beserta keluarga karyawan khususnya.
b. Hubungan dengan pihak jajaran pimpinan dalam manajemen perusahaan (Management relations), baik di level korporat atau level sebagai pelaksana.
c. Hubungan dengan pemilik perusahaan atau pemegang saham (stock holder relations).
komunikasi internal
komunikasi internal dilaksanakan atau dapat dilakukan melelui beberapa jalur komunikasi timbal balik:
a. Komunikasi arus ke bawah (downward communication),
yakni dari pihak perusahaan kepada karyawannya. Misalnya berupa perintah pimpinan, intruksi, dan informasi spesifikasi teknis suatu pekerjaan yang akan diberikan kepada bawahannya. Media yang dipergunakan dalam bentuk keomunikasi lisan (perintah dan instruksi), dan tulisan (nota dinas, peraturan, surat edaran dan lain-lain).
b. Komunikasi arus ke atas (upward communication),
yaitu dari pihak karyawan kepada perusahaan. Misalnya berbentuk pelaksanaan perintah berbentuk tulisan dan lisan, atau laporan hasil pekerjaan, serta sumbang saran dari pihak pekerja kepada pimpinan perusahaan.
c. Komunikasi sejajar (sideways communications) yang berlangsung antar karyawan. Misalnya informasi mengenai pekerjaan atau masyarkat kegiatan
Menurut H. Fayol beberapa kegiatan dan sasaran PR, adalah:
• Membangun Identitas dan Citra Perusahaan (Building copporate identity and image)
a. Menciptakan identitas dan citra perusahaan yang postif
b. Mendukung kegiatan komunikasi timbale balik dua arah dengan berbagai pihak
• Menghadapi krisis (Facing of Crisis)
Menangani keluhan (complaint) dan menghadapi krisis yang terjadi dengan membentuk manajmen krisi dan PR Recovery of image yang bertugas memperbaiki lost of image
• Mempromosikan Aspek kemasyarakatan (Promotion public couses) Manajemen Public
a. Mempromosikan yang menyangkut kepentingan public
b. Mendukung kegiatan kampanye social anti merokok serta menghindari obat-obatan terlarang, dan sebagainya.

BAB III
KESIMPULAN

Audio visual merupakan bentuk produk publikasi dan promosi yang dikelola oleh Humas, dalam upaya mendukung perluasan/pemasaran produk atau nama dan pengaruh pada sebuah organisasi dan lain sebagainya. Merencanakan media untuk tujuan berkampanye.
Humas sesungguhnya sebagai alat manajemen modern secara structural merupakan bagian integral dari suatu kelembagaan atau organisasi. Artinya PR/Humas bukanlah merupakan fungsi terpisah dari fungsi kelembagaan atau organisasi tersebut menjadikan Humas/PR dapat menyelenggarakan komunikasi dua arah timbale balik antara organisasi/lembaga yang diwakilinya dengan publiknya. Peranan ini turut menentukan sukses atau tidaknya misi, visi dan tujuan bersama dari organisasi/lembaga tersebut


DAFTAR PUSTAKA

 www.scribd.com
 www.scribd.izraskmydiau.com
 www.digilib.unnes.ac.id
 www.rajapresentasi.com
 www.kristono.wordpress.com

Filsafat Ilmu

Batas-batas Jelajah Ilmu

Hendri Rahman

Suriasumantri (1987) menggambarkan pengertian ilmu dengan sangat sederhana. Ilmu adalah seluruh pengetahuan yang kita miliki dari sejak bangku SD hingga perguruan tinggi. Suriasumantri (1987) juga menyatakan bahwa Ilmu adalah pengetahuan yang mengembangkan dan melaksanakan aturan-aturan mainnya dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhannya.
Dari beberapa keterangan para ahli tentang ilmu, Bakhtiar (2004) menyimpulkan bahwa ilmu adalah sebagian pengetahuan yang mempunyai ciri, tanda, syarat tertentu, yaitu sistematik, rasional, empiris, universal, objektif, dapat diukur, terbuka, dan kumulatif.
Beerling, Kwee, Mooij dan Van Peursen menggambarkannya lebih luas “Ilmu timbul berdasarkan atas hasil penyaringan, pengaturan, kuantifikasi, obyektivasi, singkatnya, berdasarkan atas hasil pengolahan secara metodologi terhadap arus bahan-bahan pengalaman yang dapat dikumpulkan.”
Sehingga dengan demikian,
Ilmu adalah kumpulan pengetahuan secara holistik yang tersusun secara sistematis yang teruji secara rasional dan terbukti empiris.
Ukuran kebenaran Ilmu adalah rasionalisme dan empirisme sehingga kebenaran ilmu bersifat Rasional dan Empiris.
Seperti diketahui Ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan ilmu dengan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Ciri-ciri keilmuan ini didasarkan pada jawaban yang diberikan ilmu terhadap tiga pertanyaan pokok yang mencakup masalah tentang apa yang ingin kita ketahui (ontologi) , bagaimana cara mendapatkan pengetahuan tersebut (epitemologi), dan apa nilai kegunaannya bagi kita (aksiologi). Filsafat mempelajari masalah ini sedalam-dalamnya dan hasil pengkajiannya merupakan dasar bagi eksistensi ilmu.
Secara ontologis, ilmu membatasi masalah yang dikajinya hanya pada masalah yang terdapat pada ruang jangkauan pengalaman manusia. Istilah yang dipakai untuk menunjukkan sifat kejadian yang terjangkau fitrah pengalaman manusia disebut dengan dunia empiris.
ontologi yaitu merupakan azas dalam menerapkan batas atau ruang lingkup wujud yang menjadi obyek penelaahan (obyek ontologis atau obyek formal dari pengetahuan) serta penafsiran tentang hakikat realita (metafisika) dari obyek ontologi atau obyek formal tersebut dan dapat merupakan landasan ilmu yang menanyakan apa yang dikaji oleh pengetahuan dan biasanya berkaitan dengan alam kenyataan dan keberadaan.
Ilmu mempelajari berbagai gejala dan peristiwa yang menurut anggappannya mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia. Berdasarkan obyek yang ditelaahnya, maka ilmu dpat dissebut sebagai pengetahuan empiris. Inilah yang merupakan salah satu ciri ilmu yakni orientasi terhadap dunia empiris.
Ilmu bertujuan untuk mengerti mengapa suatu hal terjadi, dengan membatasi diri pada hal-hal yang asasi. Atau dengan perkataan lain, proses keilmuan bertujuan untuk memeras hakekat obyek empiris tertentu, untuk mendapatkan sari berupa pengetahuan mengenai obyek tertentu.
Untuk mendapatkan pengetahuan ini ilmu membuat beberapa andaian (asumsi) mengenai obyek-obyek empiris. Asumsi ini diperlukan sebagai arah dan landasan bagi kegiatan penelaahhan kita. Sebuah pengetahuan baru dianggap benar selama kita bisa menerima asumsi yang dikemukakannya.
Suriasumantri (1985), merinci tiga asumsi mengenai obyek empiris yang dimiliki oleh ilmu, yaitu (1) menganggap obyek-obyek tertentu mempunyai keserupaan satu sama lain, umpamanya dalam hal bentuk, struktur, sifat dan sebagainya; (2) menganggap bahwa suatu benda tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu; (3) menganggap tiap gejala bukan merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan. Tiap gejala mempunyai pola tertentu yang bersifat tetap dengan urut-urutan kejadian yang sama. Hal ini disebut determinisme. Determinisme dalam pengertian ilmu bersifat peluang (probabilistik).
Batas-Batas Penjelajahan Ilmu
Pada saat ilmu mulai berkembang pada tahap ontologis, manusia mulai mengambil jarak dari obyek sekitar. Manusia mulai memberikan batas-batas yang jelas kepada obyek tertentu yang terpisah dengan eksistensi manusia sebagai subyek yang mengamati dan yang menelaah obyek tersebut. Dalam menghadapi masalah tertentu, dalam tahap ontologis manusia mulai menentukan batas-batas eksistensi masalah tersebut, yang memungkinkan manusia mengenal wujud masalah itu, untuk kemudian menelaah dan mencari pemecahan jawabannya.
Dalam usaha untuk memecahkan masalah tersebut, ilmu mencari penjelasan mengenai permasalahan yang dihadapinya agar dapat mengerti hakikat permasalahan yang dihadapi itu. Dalam hal ini ilmu menyadari bahwa masalah yang dihadapi adalah masalah yang bersifat konkret yang terdapat dalam dunia nyata. Secara ontologis, ilmu membatasi masalah yang dikajinya hanya pada masalah yang terdapat pada ruang jangkauan pengalaman manusia.
Ilmu memulai penjelajahannya pada pengalaman manusia dan berhenti di batas pengalaman manusia. Pembatasan ini disebabkan karena fungsi ilmu itu sendiri dalam kehidupan manusia yakni sebagai alat pembantu manusia dalam menanggulangi masalah-masalah yang dihadapinya sehari-hari. Persoalan mengenai hari kemudian tidak akan kita tanyakan kepada ilmu, melainkan kepada agama.
Ruang penjelajahan keilmuan kemudian menjadi cabang-cabang ilmu. Pada dasarnya cabang-cabang ilmu tersebut berkembang dari dua cabang utama yakni filsafat alam yang kemudian berkembang menjadi rumpun ilmu-ilmu alam dan filsafat moral yang kemudian berkembang ke dalam cabang ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu alam dibagi lagi menjadi ilmu alam dan ilmu hayat. Ilmu-ilmu sosial berkembang menjadi antropologi, psikologi, ekonomi,sosiologi dan ilmu politik.
Di samping ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial, pengetahuan mencakup juga humaniora dan matematika. Humaniora terdiri dari seni, filsafat, agama, bahasa dan sejarah.


PENDAHULUAN
Sebelum membahas tentang ontologi, terlebih dahulu kita harus membahas pengertian dari pengetahuan, ilmu, dan filsafat. Tanpa mengetahui dengan jelas pengertian keempatnya akan mengakibatkan kerancuan dalam pembahasan berikutnya. Kita juga tidak akan bisa menempatkan ketiga hal tersebut pada tempatnya masing-masing dan akibatnya tidak akan tahu secara tepat dimana sebenarnya posisi ontologi yang akan dibahas.
II. PENGETAHUAN, ILMU DAN FILSAFAT
A. Pengetahuan
Secara etimologi pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Sedangkan secara terminologi akan dikemukakan beberapa defenisi tentang pengetahuan. Menurut Soetriono & Hanafie (2007), pengetahuan adalah hasil dari tahu. Tak jauh berbeda, Bakhtiar (2004) menyimpulkan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari proses dari usaha manusia untuk tahu terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu.
“Kita melihat, mendengar, merasa, meraba, mencium segala sesuatu. Pengalaman panca indera ini melalui proses langsung kemudian menjadi pengetahuan”.
“Pengetahuan adalah gejala tahu nya, secara bagian per bagian, seseorang baik bersumber dari dirinya sendiri maupun dari orang lain mengenai sesuatu dan dasar sesuatu itu”
Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari proses berpikir. Proses berpikir ini merupakan serangkaian gerak pemikiran dalam mengikuti jalan pemikiran yang akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan yang berupa pengetahuan (Suriasumantri , 1985).
Jadi Pengetahuan adalah apa yang kita ketahui yang berupa kesimpulan yang merupakan hasil dari pengamatan terhadap suatu gejala yang parsial.
B. Ilmu
Ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu “alima” yang berarti mengerti. Dalam bahasa Inggris disebut scinece; dari bahasa Latin scientia (pengetahun) – scire (mengetahui).
C. Filsafat
Menurut arti kata, filsafat terdiri atas kata philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Cinta berarti hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Jadi filsafat artinya hasrat atau keinginan yang sungguh akan kebenaran sejati (Soetriono & Hanafie, 2007).
“Filsafat adalah berpikir secara menyeluruh, mendasar namun spekulatif”
Plato dalam The Liang Gie “ Filsafat adalah penyelidikan terhadap sifat-sifat dasar yang penghabisan dari kenyataan”, J.A. Leighton dalam The Field Of Philoshopy dalam The Liang Gie “Filsafat adalah pencarian suatu totalitas dan keserasian dari pengertian yang beralasan mengenai sifat dasar dan makna dari semua segi pokok kenyataan. Suatu filsafat yang lengkap mencakup suatu pandangan dunia atau konsepsi yang beralasan mengenai seluruh kosmos dan suatu pandangan hidup atau ajaran tentang nilai-nilai, makna-makna, dan tujuan-tujuan dari hidup manusia”
Sedangkan menurut pengertian umum, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Ilmu pengetahuan tentang hakikat menanyakan apa hakikat atau sari atau inti atau esensi segala sesuatu. Dengan cara ini maka jawaban yang akan diberikan berupa kebenaran yang hakiki. (Soetriono & Hanafie, 2007)
Dengan demikian,
Filsafat adalah upaya pengerahan akal budi berupa berpikir yang mendalam dan holistik namun spekulatif mengenai hakikat sesuatu yang bertujuan untuk menemukan jawaban dari persoalan yang dipertanyakan.
Namun filsafat bersifat spekulatif / asumtif sehingga kebenarannya pun bersifat spekulatif/asumtif.
D. Hubungan Ilmu dan Filsafat
III. ONTOLOGI
A. Pengertian Ontologi
1. Menurut bahasa,
ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu : On/Ontos = ada, dan Logos = ilmu. Jadi, ontologi adalah ilmu tentang yang ada.
2. Menurut istilah,
ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality baik yang berbentuk jasmani/konkret maupun rohani/abstrak (Bakhtiar , 2004).
3. Menurut Suriasumantri (1985),
ontologi membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau, dengan kata lain suatu pengkajian mengenai teori tentang “ada”. Telaah ontologis akan menjawab pertanyaan-pertanyaan :
a) apakah obyek ilmu yang akan ditelaah,
b) bagaimana wujud yang hakiki dari obyek tersebut, dan
c) bagaimana hubungan antara obyek tadi dengan daya tangkap manusia (seperti berpikir, merasa, dan mengindera) yang membuahkan pengetahuan.
4. Menurut Soetriono & Hanafie (2007)
5. Menurut Pandangan The Liang Gie
Ontologi adalah bagian dari filsafat dasar yang mengungkap makna dari sebuah eksistensi yang pembahasannya meliputi persoalan-persoalan :
v Apakah artinya ada, hal ada ?
v Apakah golongan-golongan dari hal yang ada ?
v Apakah sifat dasar kenyataan dan hal ada ?
v Apakah cara-cara yang berbeda dalam mana entitas dari kategori-kategori logis yang berlainan (misalnya objek-objek fisis, pengertian universal, abstraksi dan bilangan) dapat dikatakan ada ?
6. Menurut Ensiklopedi Britannica Yang juga diangkat dari Konsepsi Aristoteles
Ontologi Yaitu teori atau studi tentang being / wujud seperti karakteristik dasar dari seluruh realitas. Ontologi sinonim dengan metafisika yaitu, studi filosofis untuk menentukan sifat nyata yang asli (real nature) dari suatu benda untuk menentukan arti , struktur dan prinsip benda tersebut. (Filosofi ini didefinisikan oleh Aristoteles abad ke-4 SM)
B. Pokok Pemikiran Ontologi
Menurut Bakhtiar (2004), di dalam pemahaman ontologi dapat dikemukakan pandangan-pandangan poko pemikiran sebagai berikut :
I. Monoisme
Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua baik yang asal berupa materi ataupun berupa rohani.Paham ini kemudian terbagi ke dalam dua aliran :
a. Materialisme
Aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Menurut Rapar dalam Soetriono & Hanafie (2007), materialisme menolak hal-hal yang tidak kelihatan. Baginya, yang ada sesungguhnya adalah keberadaan yang semata-mata bersifat material atau sama sekali tergantung pada material.
b. Idealisme
Aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh (sukma) atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan menempati ruang. Menurut Rapar dalam Soetriono & Hanafie (2007), segala sesuatu yang tampak dan terwujud nyata dalam alam indrawi hanya merupakan gambaran atau bayangan dari yang sesungguhnya, yang berada di dunia idea
II. Dualisme
Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat ruhani. Dualisme mengakui bahwa realitas terdiri dari materi atau yang ada secara fisis dan mental atau yang beradanya tidak kelihatan secara fisis.
III. Pluralisme
Paham ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk ini semuanya nyata.
IV. Nihilisme
Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berati nothing atau tidak ada. Sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang poditif
V. Agnotiisme
Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda. Baik hakikat materi maupun hakikat ruhani.
C. Dasar Ontologi Ilmu
IV. KESIMPULAN
Ternyata ilmu/sains tidaklah sesederhana yang sering kita bayangkan. Sebagai User, kita umumnya memandang bahwa ilmu hanya berkutat pada pembahasan berbagai teori, riset, eksperimen atau rekayasa berbagai teknologi.
Ilmu ternyata merupakan sebuah dunia yang memiliki karakter dasar, prinsip dan struktur yang kesemuanya itu menentukan arah dan tujuan pemanfaatan ilmu.
Karakter dasar, prinsip dan struktur ilmu dibangun oleh para pendiri sains modern pada masa renaisans dimana saat itu para pendiri sains modern menyadari bahwa hidup manusia memiliki tujuan yaitu membangun peradaban ummat manusia dan untuk mencapai tujuannya manusia membutuhkan alat. Alat itu adalah …… ilmu.

Madinah dan Demokratis

KONSTRUKSI MADINAH DAN CIKAL BAKAL MASYARAKAT DEMOKRATIS

Salah satu sumber yang mengurai sejarah pertautan agama dengan negara adalah riwayat kehidupan Nabi Muhammad Saw. di Madinah. Sebuah kehidupan yang majemuk dengan latar belakang kepemimpinan risalah, meski mayoritas penduduknya adalah Muslim. Atas dasar itulah konsepsi hubungan Islam dengan negara bersifat spiritual sekaligus temporal, agama sekaligus politik, “gereja” sekaligus negara.
Risalah kenabian Muhammad dengan cerita hidpunya pasca hijrah dari Makkah tersimpul dalam klaim bahwa Islam tidak menganut pemisaham antara agama (din) dengan negara (daulah). Muhammad membangun city-state di Madinah yang bersifat ketuhanan. Persoalan-persoalan sosial dan masyarakat tidak jarang diselesaikan dari proses dialog yang intens antara Muhammad dengan para pengikut dan sahabatnya. Proses inilah yang disebut dengan syura, hingga melahirkan sebuah konsep Piagam Madinah, yang antara lain menjamin kebebasan beragama di kalangan warga Madinah. Seringkali preseden ini menjadi bukti bahwa dalam sejarah Islam klasik, terkandung sistem kehidupan dan pemerintahan yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi modern.
Pasca berakhiran masa kerasulan yang ditandai dengan wafatnya Nabi Muhammad, perlahan sistem pemerintahan memiliki coraknya masing-masing. Aneka ragam persoalan bermunculan dan melibatkan tidak sedikit kekecewaan dari kalangan Muslim atas kepemimpinan khalifah pengganti Muhammad hingga masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah.
Kenyataan inilah yang memunculkan perdebatan tentang sejauh mana pandangan tentang pertautan agama dengan negara berlangsung dalam kehidupan sosial dan politik. Perihal kekecewaan sebagaian umat atas perilaku khalifah memunculkan aspirasi untuk memisahkan agama dengan negara demi menjaga kesucian agama itu sendiri. Sementara pihak lain menganggap bahwa kenyataan itu hanyalah perilaku oknum pemimpin Islam dan tidak mewakili esensi agama itu sendiri.
Dalam realitas sejarah Islam memang ada pemerintahan otoriter yang dibungkus dengan baju Islam seperti pada praktek-praktek yang dilakukan oleh sebagian penguasa Dinasti Abbasiyyah dan Umayyah. Tetapi itu bukan alasan untuk melegitimasi bahwa Islam agama yang tidak demokratis. Karena sebelum itu juga ada eksperimen demokratisasi dalam sejarah Islam, yaitu pada masa Nabi dan khulafaurrasyidin.
Memang harus diakui, karena kepentingan dan untuk melanggengkan status quoraja-raja Islam, demokrasi sering dijadikan tumbal. Bahkan di beberapa bagian negara Arab misalnya, Islam seolah-olah mengesankan pemerintahan raja-raja yang korup dan otoriter. Tetapi realitas seperti itu ternyata juga dialami oleh pemeluk agama lain. Gereja Katolik misalnya , bersikap acuh-tak acuh ketika terjadi revolusi Perancis. Karena sikap tersebut kemudian Katolik disebut sebagai tidak demokratis. Hal yang sama ternyata juga dialami oleh agama Kristen Protestan, diamana pada awal munculnya, dengan reformasi Martin Luther Kristen memihak elit ekonomi, sehingga merugikan posisi kaum tani dan buruh. Tak mengherankan kalau Kristen pun disebut tidak demokratis.

Pertautan Kebutuhan dengan Nilai Ideal
Memandang percaturan peran agama dan negara dalam sejarah panjang sejarah Islam, ada satu hal yang tidak berubah, yakni kebutuhan historis yang senantiasa menguak memori-memori dan nostalgia kejayaan Islam klasik yang berbenturan dengan realitas perkembangan zaman. Pada sisi yang terakhir ini tidak bisa dinafikan bahwa sistem politik Islam tidak sekedar nilai ideal, tapi juga sejauh mana pengejawantahan nilai-nilai tersebut dalam praktik kehidupan sosial.
Berhadapan dengan realitas modern yang majemuk, maka sudah tentu asumsi-asumsi legal dari Islam tersebut harus berdiri berdampingan dengan kebutuhan agama lain. Legalitas Islam pun harus memiliki rujukan hitorisnya yang tak kunjung tegas dipraktikkan Nabi Muhammad saat ia beperan sebagai pemimpin negara sekaligus pemimpin politik.
Oleh karena itu, kita tidak bisa menghindar dari kenyataan bahwa pertautan agama dengan negara adalah lebih berupa pertautan substansi ketimbang formalitas, seperti halnya kehendak untuk mendirikan negara Islam. Sebab rujukan negara Islam pun tidak memiliki sumber yang jelas dalam sejarah selain variasi kekuasaan yang justru lebih benyak menampilkan sisi buram karakter pemerintahan Islam.
Menurut penulis, kehendak untuk mendirikan negara lebih berupa cita-cita yang sebetulnya dimiliki oleh semua orang. Sebagai cita-cita ia lebih sebagai tujuan ketimbang alat. Instrumen untuk mencapai tujuuan tersebut sangat mungkin dilalui lewat cara-cara demokrasi. Kita mengakui bahwa hubungan antara agama dan negara dalam Islam telah diberikan teladannya oleh Nabi Muhammad SAW., setelah hijrah dari Makkah ke Madinah. Madinah merupakan bagi kota hijrah yang sekaligus menunjukkan rencana dalam rangka mengemban misi suci dari Tuhan, yaitu menciptakan masyarakat berbudaya tinggi yang kemudian menghasilkan suatu entitas sosial-politik, yaitu sebuah negara.
Namun sebuah tindakan yang a historis jika gagasan tersebut dileburkan dalam konsepsi politik praktis atas nama gerakan politik Islam yang menggambarkan aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Merekalah yang cenderung menakankan simbolisme keagamaan dalam berpolitik, seperti menggunakan lambang Islam dan istilah-istilah keislaman dalam peraturan dasar organisasi dan garis perjuangan.
Gagasan kaum Nasionalis Sekular penting untuk dipertimbangkan tatkala mereka menolak legalisasi ajaran Islam dalam konteks bernegara. Mereka terdiri dari kalangan Muslim dan non-Muslim yang menolak agama menjadi sebagai dasar negara, meskipun mereka bukan sekularis secara pribadi. Mereka lebih membatasi wacana dasar keagamaan sebagai masalah pribadi, tidak untuk menyentuh ruang publik seperti negara.
Memang jika ditilik dari perspektif historis, tidak dinafikan adanya hubungan agama dan negara. Antara agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Negara adalah satu segi kehidupan duniawi, yang dimensinya rasional dan kolektif. Sedangkan agama adalah aspek kehidupan lain, yang dimensinya adalah spiritual dan pribadi. Namun, diantara keduanya tetap harus dibedakan dalam dimensi dan cara pendekatannya. Karena suatu negara tak mungkin menempuh dimensi spiritual, guna mengurus dan mengawasi motivasi atau sikap batin warga negaranya, maka tak mungkin pula memberikan predikat keagamaan kepada negara. Suatu lembaga kekuasaan ruhani, atau rahbaniyah dalam Islam dinyatakan tidak dibenarkan. Setiap tindakan yang mengarah ke kekuasaan ruhani atas orang lain adalah tindakan yang mengarah kepada sifat ketuhanan, karena itu dianggap musyrik.
Nilai dan peran negara dan pemerintahan dalam Islam bersifat instrumental, bukan sebagai tujuan itu sendiri. Tujuan hidup umat Islam bukanlah untuk mendirikan negara, tetapi menuju kepada Tuhan dan kembali kepada-Nya. Pemerintahan atau negara diwujudkan untuk menciptakan ruang dan waktu sebagai tempat bagi setiap manusia dalam mengembangkan taqwanya kepada Tuhannya. Jadi hubungan agama dan negara adalah masalah etik, bukan spiritual. Negara tidak mengatur dan mencampuri hubungan spiritual warga negara dengan Tuhan. Melalui negara diharapkan tercipta masyarakat etis yang dijiwai nilai-nilai keagamaan. Masalah etis atau prinsip-prinsip hubungan sesama manusia dalam suatu negara diharakan dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan, bukan lewat simbolisasi keagamaan.
Eksistensi Islam berlangsung secara hakiki dalam kehidupan, yaitu nilai-nilai dasar dan universal. Dalam konteks ini, hubungan Islam dan negara berada pada wilayah nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh semua warga negara dari berbagai latar belakang, suku, agama, dan ras. Islam dapat berperan dalam mendukung, memberi dan mewujudkan nilai-nilai seperti keadilan, kesamaan, kebebasan dalam kehidupan bernegara. Islam, misalnya, dapat merumuskan perannya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Konsep ini memberikan peluang kepada agama untuk menyapa negara. Meski tidak secara formal mengadakan pemisahan peran, namun agama bisa menjadi inspirator bagi aturan-aturan keagamaan.
Negara adalah bentuk masyarakat yang terpenting, dan pemerintah adalah susunan masyarakat yang terkuat dan berpengaruh. Oleh sebab itu pemerintah berkewajiban menegakkan keadilan. Inti dari gagasan didirikannya negara dan pemerintah ialah melindungi warga negara dari kemungkinan perusakan terhadap kemerdekaan dan harga diri sebagai manusia sebaliknya setiap orang mengambil bagian yang bertanggung jawab dalam masalah-masalah negara atas dasar persamaan yang diperoleh melalui demokrasi.

Khilafah Islamiyah: Jenuh Berharap pada Demokrasi
Dibalik upaya menawarkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang layak dipakai di era modern, harapan terciptanya masyarakat yang sejahtera tak kunjung tiba. Yang ada hanyalah fenomena semakin besarnya kesenjangan sosial. Dalam konteks inilah persoalan politik terkait dengan persoalan etika dan moral. Demokrasi yang lebih diwarnai kebebasan yang menghasilkan dekadensi moral mengindikasikan pentingnya sistem pemerintahan mengadopsi nilai-nilai keagamaan yang cenderung terlupakan. Argumen inilah yang sringkali diajukan oleh pihak-pihak yang hendak melegalisasikan nilai-nilai syariah dalam kehidupan sosial dan politik negara.
Menurut penulis, jika asumsi moral dan etika diajukan, maka kedua dimensi itu pada dasarnya bersifat universal dan dimiliki oleh semua pihak. Kita tidak bisa mengklaim bahwa moralitas hanyalah dominasi ajaran Islam, namun semua ajaran agama menghendaki hal yang sama. Jika pilihan pada sistem negara Islam ditujukan sebagai solusi, maka sama halnya perbedaan agama tidak memiliki tempat untuk diharmati, padahal sistem pemerintahan klasik era Madinah telah menjadikan penghormatan tersebut sebagai simbol bagi demokrasi modern.
Demokrasi tidak sekedar berlangsung pada tataran substansial, ia memiliki cita-cita ideal dengan instrumen yang lebih mengedapankan sikap pengharagaan pada kemajemukan, penghargaan pada hak asasi manusia serta jaminan partsipasi aktif warga negara. Tidakkah karakter tersebut mampu menjamin manusia untuk hidup lebih baik? Jika pada kenyataannya kita belum merasakan hal itu, berarti bukan sistem demokrasi yang perlu dirubah, namun kesungguhan kita dalam berdemokrasi dan kerelaan kita untuk berkorban demi demokrasi.
Apapun pilihan sistem politik yang dianut pada dasarnya bukanlah persoalan, namun sejauh mana gagasan kita diperjuangkan secara baik dan benar. Hal inilah yang ditunjukkan oleh demokrasi yang menghargai pilihan individu. Jika mayoritas bangsa ini lebih memilih sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan dan tata kehidupan bernegara ketimbang agama, maka kita harus menghormati pilihan tersebut selama diproses secara demokratis. Pun jika pilihan mayoritas rakyat lebih memilih agama sebagai rujukan tata pemerintahan secara simbolik, kita harus menerimanya. Karena itu, semua bergantung pada pilihan individu dan masyarakat.
Oleh karena itu, asumsi negara Islam tidak pada tempatnya untuk memberikan alasan seputar kejenuhan dalam berdemokrasi. Sebab, realitas sistem pemerintahan Islam yang pernah dijalankan dalam sistem kekhalifaan, pun telah menemui kejenuhan dari rakyatnya sendiri.

Islam sebagai Cita-cita
Demokrasi sejalan dengan ide modernisasi yang menuntut adanya perubahan di segala bidang kehidupan. Tradisi Islam bukanlah warisan yang kaku yang hanya mempertahkan corak klasiknya. Meski pada awalnya, Islam tidak mengenal prinsip demokrasi, namun gagasan universal demokrasi sejalan dengan gagasan universal Islam. Al-Qur’an sendiri tidak secara eksplisit menggambarkan struktur negara tertentu. Hal ini membuat organisasi politik bernafaskan Islam dapat selalu berubah agar sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat Muslim.
Demokrasi adalah sarana terbaik untuk menggulirkan cita-cita kemasyarakatan Islam. Demokrasi bisa dipakai untuk mewujudkan cita-cita tersebut, dan bukan sebagai tujuan itu sendiri. Karena itu, patut kiranya demokrasi dipertimbangkan untuk dipakai, sebagai sesuai dengan tujuan Islam. Secara historis, dalam tradisi Barat, demokrasi didasarkan pada penekanan bahwa rakyat seharusnya menjadi “pemerintah” bagi dirinya sendiri, dan wakil rakyat seharusnya menjadi pengendali yang bertanggung jawab atas tugasnya. Karena alasan inilah maka lembaga legislatif di dunia Barat menganggap sebagai pioner dan garda depan demokrasi. Lembaga legislatif benar-benar menjadi wakil rakyat dan berfungsi sebagai agen rakyat yang aspiratif dan distributif.
Keberadaan wakil rakyat didasarkan atas pertimbangan, bahwa tidak mungkin semua rakyat dalam suatu negara mengambil keputusan karena jumlahnya yang terlalu besar. Oleh sebab itu kemudian dibentuk dewan perwakilan. Di sini lantas prinsip amanah dan tanggung jawab (credible and accountable) menjadi keharusan bagi setiap anggota dewan. Sehingga jika ada tindakan pemerintah yang cenderung mengabaikan hak-hak sipil dan hak politik rakyat, maka harus segera ditegur. Itulah perlunya perwakilan rakyat yang kuat untuk menjadi penyeimbang dan kontrol pemerintah.
Secara normatif, Islam menekankan pentingnya ditegakkan amar ma’ruf nahi munkar bagi semua orang, baik sebagai individu, anggota masyarakat maupun sebagai pemimpin negara. Doktrin tersebut merupakan prinsip Islam yang harus ditegakkan dimana pun dan kapan saja, supaya terwujud masyarakat yang aman dan sejahtera.
Jika dilihat basis empiriknya, agama dan demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari wahyu sementara demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran manusia. Dengan demikian agama memiliki dialeketikanya sendiri. Namun begitu, tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi. Dalam perspektif Islam elemen-elemen demokrasi meliputi: syura, musawah, adalah, amanah, masuliyyah dan hurriyyah.
Syura merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam al-Qur’an. Misalnya disebut dalam QS. As-Syura:38 dan Ali Imran:159. Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana syura adalah ahl halli wa-l‘aqdi pada zaman khulafaurrasyidin. Lembaga ini lebih menyerupai tim formatur yang bertugas memilih kepala negara atau khalifah.
Jelas bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama di dalam setiap mengeluarkan sebuah keputusan. Dengan demikian, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah juga merupakan bentuk dari pemberian penghargaan terhadap orang lain karena pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama.
Al-‘adalah adalah keadilan. Artinya, dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotis. Betapa prinsip keadilan dalam sebuah negara sangat diperlukan, sehingga ada ungkapan yang ekstrim berbunyi: “Negara yang berkeadilan akan lestari kendati ia negara kafir, sebaliknya negara yang zalim akan hancur meski ia negara (yang mengatasnamakan) Islam”.
Al-Musawah adalah kesejajaran, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat.
Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat demikian juga kepada Tuhan. Dengan begitu pemerintah harus amanah, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil. Sebagian ulama’ memahami al-musawah ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip al-syura dan al-‘adalah.
Al-Amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Dalam konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena jabatan pemerintahan adalah amanah, maka jabatan tersebut tidak bisa diminta, dan orang yang menerima jabatan seharusnya merasa prihatin bukan malah bersyukur atas jabatan tersebut. Inilah etika Islam.
Al-Masuliyyah adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa, kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yangh harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri, maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi. Dan kekuasaan sebagai amanah ini mememiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang harus dipertenggungjawabkan di depan Tuhan.
Penguasa merupakan wakil Tuhan dalam mengurus umat manusia dan sekaligus wakil umat manusia dalam mengatur dirinya. Dihayatinya prinsip pertanggung jawaban (al-masuliyyah), diharapkan masing-masing orang berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat luas. Pemimpin/penguasa tidak ditempatkan pada posisi sebagai sayyid al-ummah (penguasa umat), melainkan sebagai khadim al-ummah (pelayan umat). Dengan demikian, kemaslahatan umat wajib senantiasa menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan oleh para penguasa, bukan sebaliknya rakyat atau umat ditinggalkan.
Al-Hurriyyah adalah kebebasan. Artinya setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengeksperesikan pendapatnya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan al-akhlaq al-karimah dan dalam rangka al-amr bi-‘l-ma’ruf wa an-nahy ‘an al-‘munkar, maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya. Bahkan yang harus diwaspadai adalah adanya kemungkinan tidak adanya lagi pihak yang berani melakukan kritik dan kontrol sosial bagi tegaknya keadilan. Jika sudah tidak ada lagi kontrol dalam suatu masyarakat, maka kezaliman akan semakin merajalela.
Jika suatu negara konsisten dengan penegakan prinsip-prinsip atau elemen-elemen demokrasi di atas, maka pemerintahan akan mendapat legitimasi dari rakyat. Roda pemerintahan akan berjalan dengan stabil. Watak ajaran Islam sebagaimana banyak dipahami orang adalah inklusif dan demokratis. Oleh sebab itu doktrin ajaran ini memerlukan aktualisasi dalam kehidupan kongkret di masyarakat.
Pada akhirnya, secara historis, Islam pada dasarnya telah mempraktikkan gagasan demokrasi, meski belum tercatat secara formal sebagai pemerintahan yang menganut sistem demokrasi. Pemerintahan Islam esensinya merupakan sebuah pemerintahan yang konstitusional, di mana konstitusi mewakili kesepakatan rakyat (the governed) untuk diatur oleh sebuah kerangka hak dan kewajiban yang ditentukan dan disepakati. Bagi Muslim, sumber konstitusi adalah al-Quran, Sunnah, dan lain-lain yang dianggap relevan, efektif dan tidak bertentangan dengan Islam. Tidak ada otoritas, kecuali rakyat, yang memiliki hak untuk membuang atau mengubah konstitusi.
Dengan demikian, pemerintahan Islam tidak dapat berbentuk pemerintahan otokratik, monarki atau militer. Sistem pemerintahan semacam itu adalah pada dasarnya egalitarian, dan egalitarianisme merupakan salah satu ciri tipikal Islam. Secara luas diakui bahwa awal pemerintahan Islam di Madinah adalah berdasarkan kerangka fondasi konstitusional dan pluralistik yang juga melibatkan non-Muslim.
Selain itu, sistem politik Islam adalah partisipatoris. Dari pembentukan struktur pemerintahan institusional sampai tahap implementasinya, sistem ini bersifat partisipatoris. Ini berarti bahwa kepemimpinan dan kebijakan akan dilakukan dengan basis partisipasi rakyat secara penuh melalui proses pemilihan populer. Umat Islam dapat memanfaatkan kreativitas mereka dengan berdasarkan petunjuk Islam dan preseden sebelumnya untuk melembagakan dan memperbaiki proses-proses itu. Aspek partisipatoris ini disebut proses syura dalam Islam.
Hal yang terakhir sebagai cita-cita Islam adalah pemerintahan yang accountable. Poin ini menjadi akibat wajar esensial bagi sistem konstitusional/partisipatoris. Kepemimpinan dan pemegang otoritas bertanggung jawab pada rakyat dalam kerangka Islam. Kerangka Islam di sini bermakna bahwa semua umat Islam secara teologis bertanggung jawab pada Allah dan wahyu-Nya. Sementara dalam tataran praksis akuntabilitas berkaitan dengan rakyat. Oleh karena itu, khalifah sebagai kepala negara bertanggung jawab pada dan berfungsi sebagai Khalifah al-Rasul (representatif rasul) dan Khalifah al-Muslimin (representatif umat Islam) sekaligus.

Teori Konvergensi Budaya

TEORI KONVERGENSI BUDAYA

Perspektif konvergensi ini berasal dari teori fisika yang menjelaskan tentang pembiasan sinar dan pantulan kaca. Seperti yang diutarakan Rogers dan Kincaid (1981) komunikasi antar budaya bertujuan untuk dapat bersama-sama menggambarkan, menguraikan dan memprediksi pesan-pesan yang berkaitan dengan perubahan atau perbedaaan kebudayaan pada tingkat dan arah tertentu pada suatu waktu atau rangkaian waktu dari beberapa kelompok budaya.

Menurut Barnett dan Kincaid kebudayaan selalu dihubungkan dengan aspek material suatu masyarakat, atau yang berkaitan dengan aspek yang dapat dilihat dari luar saja. Murdock dalam Gundykunst (1983) menekankan bahwa kebudayaan terdiri dari kebiasaan dan kecendrungan bertindak dengan cara tertentu. Namun Goodneugh dalam Gundykunts mengatakan bahwa kebudayaan bukan hanya sekedar perilaku tetapi juga bentuk-bentuk gagasan dan ide yang dimiliki manusia dalam akal budinya. Pernyataan ini juga didukung oleh Nieburg yang mengatakan bahwa kebudayaan adalah aktivitas sosial yang dibagi antargenerasi :jadi kebudayaan bersifat konvegensi.

Pendekatan konvergensi sebenarnya tidak berniat berubaha atau memperbaharui model-model klasik komunikasi seperti model liniear, satu tahap, dua tahap dan sebagainya. Model konvergensi atau sering pula disebut model interaktif menganggap bahwa komunikasi merupakan transaksi diantara partisipan yang setiap orang memberikan kontribusi pada transaksi tersebut.

Model komunikasi menurut pendekatan konvergensi, menetapkan satu fokus utama yakni hubungan timbal balik antara partisipan komunikasi karena mereka saling membutuhkan daripada model yang mengutamakan hanya satu pihak. Analisis terhadap proses komunikasi selalu berada pada tingkatan : analisis fisik, psikologis dan sosial. Keseimbangan antara fisik, psikologi dan sosial merupakan hal utama dari analisis konvergensi.

Ada empat kemungkinan hasil komunikasi konvergensi, yakni :
1. Dua pihak saling memahami makna informasi dan menyatakan setuju
2. Dua pihak saling memahami makna informasi dan menyatakan tidak setuju
3. Dua pihak tidak memahami informasi namun menyatakan setuju.
4. Dua pihak tidak memahami makna informasi dan menyatakan tidak setuju.

Berikut digambarkan model teori konvergensi budaya :

1. Model Tumpang tindih (Overlapping of interest)

Situasi komunikasi antarbudaya,manakala ruang tumpang tindih makin besar maka semakin banyak pengalaman yang sama dan komunikasi semakin efektif. Model ini tidak mencantumkan pengirim dan penerima, semua partisipan sama derajatnya.


2. Model spiral (Heliks)

Komunikasi diantara partisipan menimbulkan konvergensi. Hal ini dapat terjadi cengan beberapa cara : partisipan-partisipan itu bisa bergerak menuju kea rah suatu titik bersama dan saling memahami, satu partisipan mungkin bergerak ke arah yang lain, proses konvergen itu terjadi dalam satu kurun waktu.

3. Model Zigzag

Model ini menunjukkan komunikasi sebagai proses interaktif. Terdapat pertukaran tanda-tanda informasi, apakah verbal dan nonverbal ataupun paralinguistik. Model ini tidak menunjukkan adanya transfer informasi. Komunikasi tidak serta mentransfer informasi namun hanya memberi waktu bagi para partisipan waktu untuk memahami makna informasi. Komunikasi menyerupai suatu proses negosiasi dari waktu ke waktu sampai pada tingkat persetujuan.

Pragmatik

Mengapa Pragmatik Perlu Dipelajari dalam Program Studi Linguistik?

1. Pendahuluan
Dalam jangka yang cukup lama, seperti diungkap oleh Yule (1996: 6), studi bahasa sangat dikuasai oleh kecenderungan untuk menjelaskan bahasa berdasarkan sistem formalnya, yaitu dengan menurunkan sistem yang terdapat dalam matematika dan logika, dan mengabaikan unsur pengguna bahasa. Sebagai tataran terbaru dalam linguistik, Pragmatik merupakan satu-satunya tataran yang turut memperhitungkan manusia sebagai pengguna bahasa. Meskipun memiliki fokus kajian yang serupa dengan semantik, yaitu makna, seperti akan saya jelaskan kemudian, makna yang dikaji dalam pragmatik berbeda dengan makna yang dikaji dalam semantik.
Makalah ini bertujuan menjelaskan pentingnya bidang pragmatik untuk dipelajari dalam program studi linguistik. Untuk tujuan tersebut, saya mengawali makalah ini dengan pembahasan mengenai pengertian pragmatik, perkembangannya, menjelaskan secara singkat topik-topik bahasannya, dan, dengan melihat perbedaan kajiannya dengan bidang lain dalam linguistik, menunjukkan pentingnya pragmatik.
2. Definisi Pragmatik
Para pakar pragmatik mendefinisikan istilah ini secara berbeda-beda. Yule (1996: 3), misalnya, menyebutkan empat definisi pragmatik, yaitu (1) bidang yang mengkaji makna pembicara; (2) bidang yang mengkaji makna menurut konteksnya; (3) bidang yang, melebihi kajian tentang makna yang diujarkan, mengkaji makna yang dikomunikasikan atau terkomunikasikan oleh pembicara; dan (4) bidang yang mengkaji bentuk ekspresi menurut jarak sosial yang membatasi partisipan yang terlibat dalam percakapan tertentu.
Thomas (1995: 2) menyebut dua kecenderungan dalam pragmatik terbagi menjadi dua bagian, pertama, dengan menggunakan sudut pandang sosial, menghubungkan pragmatik dengan makna pembicara (speaker meaning); dan kedua, dengan menggunakan sudut pandang kognitif, menghubungkan pragmatik dengan interpretasi ujaran (utterance interpretation). Selanjutnya Thomas (1995: 22), dengan mengandaikan bahwa pemaknaan merupakan proses dinamis yang melibatkan negosiasi antara pembicara dan pendengar serta antara konteks ujaran (fisik, sosial, dan linguistik) dan makna potensial yang mungkin dari sebuah ujaran ujaran, mendefinisikan pragmatik sebagai bidang yang mengkaji makna dalam interaksi (meaning in interaction).
Leech (1983: 6 (dalam Gunarwan 2004: 2)) melihat pragmatik sebagai bidang kajian dalam linguistik yang mempunyai kaitan dengan semantik. Keterkaitan ini ia sebut semantisisme, yaitu melihat pragmatik sebagai bagian dari semantik; pragmatisisme, yaitu melihat semantik sebagai bagian dari pragmatik; dan komplementarisme, atau melihat semantik dan pragmatik sebagai dua bidang yang saling melengkapi.
3. Perkembangan Pragmatik
Mey (1998), seperti dikutip oleh Gunarwan (2004: 5), mengungkapkan bahwa pragmatik tumbuh dan berkembang dari empat kecenderungan atau tradisi, yaitu: (1) kecenderungan antisintaksisme; (2) kecenderungan sosial-kritis; (3) tradisi filsafat; dan (4) tradisi etnometodologi.
Kecenderungan yang pertama, yang dimotori oleh George Lakoff dan Haji John Robert Ross, menolak pandangan sintaksisme Chomsky, yaitu bahwa dalam kajian bahasa yang sentral adalah sintaksis, dan bahwa fonologi, morfologi, dan semantik bersifat periferal. Menurut Lakoff dan Ross, keapikan sintaksis (well-formedness) bukanlah segalanya, sebab, seperti sering kita jumpai, komunikasi tetap dapat berjalan dengan penggunaan bentuk yang tidak apik secara sintaksis (ill-formed), bahkan semantik (Gunarwan 2004: 6).
Kecenderungan kedua, yang tumbuh di Eropa, tepatnya di Britania, Jerman, dan Skandinavia (Mey 1998: 717 (dalam Gunarwan 2004: 6)), muncul dari keperluan terhadap ilmu bahasa yang secara sosial relevan, bukan yang sibuk dengan deskripsi bahasa semata-mata secara mandiri.
Tradisi yang ketiga, yang dipelopori oleh Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, dan terutama John L. Austin dan John R. Searle, adalah tradisi filsafat. Para pakar tersebut mengkaji bahasa, termasuk penggunaannya, dalam kaitannya dengan logika. Leech (1983: 2), seperti dikutip Gunarwan (2004: 7), mengemukakan bahwa pengaruh para filsuf bahasa, misalnya Austin, Searle, dan Grice, dalam pragmatik lebih besar daripada pengaruh Lakoff dan Ross.
Tradisi yang keempat adalah tradisi tradisi etnometodologi, yaitu cabang sosiologi yang mengkaji cara para anggota masyarakat tutur (speech community) mangorganisasi dan memahami kegiatan mereka. Dalam etnometodologi, bahasa dikaji bukan berdasarkan aspek kegramatikalannya, melainkan berdasarkan cara para peserta interaksi saling memahami apa yang mereka ujarkan. Dengan kata lain, kajian bahasa dalam etnometodologi lebih ditekankan pada komunikasi, bukan tata bahasa (Gunarwan 2004: 6).
4. Beberapa Topik Pembahasan dalam Pragmatik
4.1 Teori Tindak-Tutur
Melalui bukunya, How to Do Things with Words, Austin dapat dianggap sebagai pemicu minat yang paling utama dalam kajian pragmatik. Sebab, seperti diungkap oleh Marmaridou (2000: 1 (dalam Gunarwan 2004: 8)), sejak itu bidang kajian ini telah berkembang jauh, sehingga kita dapat melihat sejumlah kecenderungan dalam pragmatik, yaitu pragmatik filosofis (Austin, Searle, dan Grice), pragmatik neo-Gricean (Cole), pragmatik kognitif (Sperber dan Wilson), dan pragmatik interaktif (Thomas).
Austin, seperti dikutip oleh Thomas (1995: 29-30), bermaksud menyanggah pendapat filosof positivisme logis, seperti Russel dan Moore, yang berpendapat bahwa bahasa yang digunakan sehari-hari penuh kontradiksi dan ketaksaan, dan bahwa pernyataan hanya benar jika bersifat analitis atau jika dapat diverifikasi secara empiris. Contoh.
(1) Ada enam kata dalam kalimat ini
(2) Presiden RI adalah Soesilo Bambang Yoedoyono
Dari contoh di atas, dapat dipahami bahwa para filosof yang dikritik Austin ini mengevaluasi pernyataan berdasarkan benar atau salah (truth condition), yaitu, sesuai contoh di atas, kalimat (1) benar secara analitis dan kalimat (2) benar karena sesuai dengan kenyataan. Persyaratan kebenaran ini kemudian diadopsi oleh linguistik sebagai truth conditional semantics (Thomas 1995: 30).
Austin (dalam Thomas 1995: 31) berpendapat bahwa salah satu cara untuk membuat pembedaan yang baik bukanlah menurut kadar benar atau salahnya, melainkan melalui bagaimana bahasa dipakai sehari-hari. Melalui hipotesis performatifnya, yang menjadi landasan teori tindak-tutur (speech-act), Austin berpendapat bahwa dengan berbahasa kita tidak hanya mengatakan sesuatu (to make statements), melainkan juga melakukan sesuatu (perform actions). Ujaran yang bertujuan mendeskripsikan sesuatu disebut konstatif dan ujaran yang bertujuan melakukan sesuatu disebut performatif. Yang pertama tunduk pada persyaratan kebenaran (truth condition) dan yang kedua tunduk pada persyaratan kesahihan (felicity condition) (Gunarwan 2004: 8). Contoh.
(3) Dengan ini, saya nikahkan kalian (performatif)
(4) Rumah Joni terbakar (konstatif)
Selanjutnya Austin, seperti juga ditekankan lebih lanjut oleh Searle (dalam Gunarwan 2004: 9), memasukkan ujaran konstatif, karena memiliki struktur dalam yang mengandungi makna performatif, sebagai bagian dari performatif (Austin 1962: 52 dan Thomas 1995: 49). Dalam contoh (4), struktur dalam ujaran tersebut dapat saja berbunyi Saya katakan bahwa rumah Joni terbakar.
Tindakan yang dihasilkan dengan ujaran ini mengandung tiga tindakan lain yang berhubungan, yaitu lokusi (locutionary act), ilokusi (illocutionary act), dan perlokusi (perlocutionary act) (Yule 1996: 48). Tindak lokusioner berkaitan dengan produksi ujaran yang bermakna, tindak ilokusioner terutama berkaitan dengan intensi atau maksud pembicara, dan tindak perlokusioner berkaitan dengan efek pemahaman pendengar terhadap maksud pembicara yang terwujud dalam tindakan (Thomas 1995: 49). Tindak-tutur, seperti dikembangkan lebih jauh oleh Searle (dalam Gunarwan 2004: 9), dapat berupa tindak-tutur langsung (direct speech-act) dan tindak-tutur tidak langsung (indirect speech-act). Dalam direct speeh-act terdapat hubungan langsung antara struktur kalimat dengan fungsinya, sedangkan dalam indirect speech-act hubungannya tidak langsung atau menggunakan (bentuk) tindak-tutur lain (Gunarwan 2004: 9; dan Yule 1996: 54-55).
Selain itu, Searle juga menyebut lima jenis fungsi tindak-tutur, yaitu asertif (assertive), direktif (directive), komisif (comissive), ekspresif (expressive), dan deklarasi (declaration) (Littlejohn 2002: 80; dan Yule 1996: 53-54). Asertif atau representatif merupakan tindak-tutur yang menyatakan tentang sesuatu yang dipercayai pembicaranya benar; direktif merupakan tindak-tutur yang menghendaki pendengarnya melakukan sesuatu; komisif merupakan tindak-tutur yang digunakan pembicaranya untuk menyatakan sesuatu yang akan dilakukannya; ekspresif merupakan tindak-tutur yang menyatakan perasaan pembicaranya; dan deklarasi merupakan tindak-tutur yang mengubah status sesuatu.
4.2 Prinsip Kerja Sama (Cooperative Principle)
Grice mengemukakan bahwa percakapan yang terjadi di dalam anggota masyarakat dilandasi oleh sebuah prinsip dasar, yaitu prinsip kerja sama (cooperative principle) (Yule 1996: 36-37 dan Thomas 1995: 61). Kerja sama yang terjalin dalam komunikasi ini terwujud dalam empat bidal (maxim), yaitu (1) bidal kuantitas (quantity maxim), memberi informasi sesuai yang diminta; (2) bidal kualitas (quality maxim), menyatakan hanya yang menurut kita benar atau cukup bukti kebenarannya; (3) bidal relasi (relation maxim), memberi sumbangan informasi yang relevan; dan (4) bidal cara (manner maxim), menghindari ketidakjelasan pengungkapan, menghindari ketaksaan, mengungkapkan secara singkat, mengungkapkan secara beraturan (Gunarwan 2004: 11 dan Thomas 1995: 63-64).
Berkaitan dengan prinsip kerja sama Grice di atas, pada kenyataannya, dalam komunikasi kadang kita tidak mematuhi prinsip tersebut. Hal ini, seperti diungkap oleh Gunarwan (2004: 12-14), didasarkan atas beberapa alasan, misalnya untuk memberikan informasi secara tersirat (implicature) dan menjaga muka lawan bicara (politeness).
4.3 Implikatur (Implicature)
Grice, seperti diungkap oleh Thomas (1995: 57), menyebut dua macam implikatur, yaitu implikatur konvensional dan implikatur konversasional. Implikatur konvensional merupakan implikatur yang dihasilkan dari penalaran logika, ujaran yang mengandung implikatur jenis ini, seperti diungkap oleh Gunarwan (2004: 14), dapat dicontohkan dengan penggunaan kata bahkan. Implikatur konversasional merupakan implikatur yang dihasilkan karena tuntutan konteks tertentu (Thomas 1995: 58). Contoh.
(5) Bahkan Bapak Menteri Agama menghadiri sunatan anak saya
(6) Saya kebetulan ke Inggris untuk studi selama dua tahun dan berangkat besok
Contoh (5) di atas merupakan implikatur konvensional yang berarti Bapak Menteri Agama biasanya tidak menghadiri acara sunatan, sedangkan contoh (6) merupakan implikatur konversasional yang bermakna ‘tidak’ dan merupakan jawaban atas pertanyaan maukah Anda menghadiri selamatan sunatan anak saya?
Berbeda dengan Grice, menurut Gazdar, dengan menggunakan prinsip kerja sama Grice, implikatur dapat dibedakan menjadi implikatur khusus dan implikatur umum. Yang pertama ada karena konteks ujaran, misalnya contoh (6) di atas, sedangkan yang kedua tidak, misalnya contoh (5) di atas.
4.4 Teori Relevansi
Teori relevansi yang dikembangkan oleh Sperber dan Wilson merupakan kritik terhadap empat maksim yang terdapat dalam prinsip kerja sama Grice. Menurut mereka, bidal yang terpenting dalam teori Grice adalah bidal relevansi, dan percakapan dapat terus berjalan meski hanya melalui bidal ini. Dalam teori relevansi dipelajari bagaimana sebuah muatan pesan dapat dipahami oleh penerimanya. Sperber dan Wilson (1995), seperti dikutip oleh Renkema (2004: 22), menyebutkan bahwa bahasa dalam penggunaannya (language in use) selalu dapat diidentifikasi melalui hal yang disebutnya indeterminacy atau underspecification. Melalui hal tersebut, penerima pesan (addressee) hanya memilih sesuatu yang dianggapnya relevan dengan apa yang hendak disampaikan oleh pengirim pesan (addresser) dalam konteks komunikasi tertentu. Contoh.
(7) Pastikan semua pintu terkunci jika meninggalkan ruangan ini.
Setiap pembaca dapat memahami bahwa pesan ini hanya berlaku jika ia akan meninggalkan ruangan tersebut untuk terakhir kalinya, bukan untuk setiap kali meninggalkan ruangan, misalnya untuk ke kamar mandi. Dengan kata lain, pesan ini berada dalam spesifikasi tertentu yang disepakati oleh addresser dan addressee dalam konteks komunikasi.
Selanjutnya, untuk menjelaskan cara sebuah pesan dipahami penerimanya, Sperber dan Wilson (1995), seperti dikutip oleh Renkema (2004: 22), menetapkan tiga macam hubungan antara cue dan implicature, yaitu: pertama, ujaran merupakan sebentuk tindakan dari komunikasi ostensif, misalnya tindakan untuk membuat sesuatu menjadi jelas dan dapat dimengerti oleh penerima pesan; kedua, komunikasi tidak hanya memasukkan apa yang ada dalam pikiran pengirim pesan ke dalam pikiran penerima pesan, namun mencakup perluasan wilayah kognitif (cognitive environment) kedua belah pihak. Misalnya pada contoh (7) di atas, pengirim pesan dapat memperkirakan reaksi penerima pesan terhadap pesan yang disampaikannya, yaitu tidak perlu mengunci pintu jika keluar dalam batasan waktu dan situasi yang diperkirakan cukup aman; dan ketiga, explicature atau degree of relevance, tahapan yang harus dilewati untuk memahami implikatur dalam percakapan. Contoh yang ditulis Renkema (2004: 23) di bawah ini memberikan gambaran yang cukup jelas.
(8) A: Well, there is a shuttle service sixty euros one-way, when do you want to go?
B: At the weekend.
A: What weekend?
B: Next weekend. How does it works? You just turn up for the shuttle service?
A: That might be cheaper. Then that's fifty.
Dalam percakapan di atas, pemahaman penerima pesan terhadap apa yang hendak disampaikan oleh pengirim pesan terjadi melalui beberapa tahapan. Dalam percakapan tersebut, B mengira A mengerti bahwa at the weekend berarti next weekend, padahal A harus memastikan dengan jelas setiap pemesanan pembelian tiket. Begitu juga A, ia mengandaikan B dapat mengerti bahwa that migh be cheaper dapat berarti If you purchase a ticket now, you have booked seat which costs 60 euros. If you buy ticket when you turn up, it costs 50 euros. Dalam hal ini, ujaran at the weekend, dalam pengertian degree of relevance, merupakan ujaran yang relevansinya rendah dan membutuhkan processing effort yang lebih besar, sedangkan that might be cheaper merupakan ujaran yang relevansinya lebih baik; karena semakin tinggi contextual effect maka semakin rendah ia membutuhkan processing effort.
4.5 Kesantunan (Politeness)
Konsep strategi kesantunan yang dikembangkan oleh Brown dan Levinson diadaptasi dari konsep face yang diperkenalkan oleh seorang sosiolog bernama Erving Goffman (1956) (Renkema 2004: 24-25). Menurut Goffman (1967: 5), yang dikutip oleh Jaszczolt (2002: 318), "face merupakan gambaran citra diri dalam atribut sosial yang telah disepakati". Dengan kata lain, face dapat diartikan kehormatan, harga diri (self-esteem), dan citra diri di depan umum (public self-image). Menurut Goffman (1956), seperti dikutip oleh Renkema (2004: 25), setiap partisipan memiliki dua kebutuhan dalam setiap proses sosial: yaitu kebutuhan untuk diapresiasi dan kebutuhan untuk bebas (tidak terganggu). Kebutuhan yang pertama disebut positive face, sedangkan yang kedua disebut negative face.
Berdasarkan konsep face yang dikemukakan oleh Goffman ini, Brown dan Levinson (1978) membangun teori tentang hubungan intensitas FTA dengan kesantunan yang terrealisasi dalam bahasa (Renkema 2004: 25). Intensitas FTA diekspresikan dengan bobot atau weight (W) yang mencakup tiga parameter sosial, yaitu: pertama, tingkat gangguan atau rate of imposition (R), berkenaan dengan bobot mutlak (absolute weight) tindakan tertentu dalam kebudayaan tertentu, misalnya permintaan "May I borrow your car?" mempunyai bobot yang berbeda dengan permintaan "May I borrow your pen?"; kedua, jarak sosial atau social distance (D) antara pembicara dengan lawan bicaranya, misalnya bobot kedua permintaan di atas tidak terlalu besar jika kedua ungkapan tersebut ditujukan kepada saudara sendiri; dan ketiga, kekuasaan atau power (P) yang dimiliki lawan bicara (Renkema 2004: 26). Contoh.
(9) a. Maaf, Pak, boleh tanya?
b. Numpang tanya, Mas?
Dalam contoh di atas terlihat jelas, ujaran (9a) mungkin diucapkan pembicara yang secara sosial lebih rendah dari lawan bicaranya, misalnya mahasiswa kepada dosen atau yang muda kepada yang tua; sedangkan ujaran (9b) mungkin diucapkan kepada orang yang secara sosial jaraknya lebih dekat (9a).
Politeness (kesantunan) dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya pencegahan dan atau perbaikan dari kerusakan yang ditimbulkan oleh FTA; semakin besar intensitas FTA mengancam stabilitas komunikasi, maka politeness strategy semakin dibutuhkan. Politeness, face work technique, yang bertujuan untuk mendapatkan positive face disebut solidarity politeness, dapat dilakukan, misalnya dengan pujian; sedangkan politeness yang dilakukan untuk tujuan sebaliknya disebut respect politeness, dapat dilakukan, misalnya dengan melakukan tindakan yang tidak kooperatif dalam komunikasi (Renkema 2004: 25). Berkaitan dengan politeness strategy ini, Brown dan Levinson (1978), seperti diungkapkan oleh Renkema (2004: 26), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat banyak cara untuk menghindari FTA yang dapat direduksi menjadi lima macam cara. Kelima strategi tersebut diurut berdasarkan tingkat resiko "kehilangan muka"; semakin tinggi resiko kehilangan muka, maka semakin kecil kemungkinan pembicara melakukan FTA. Dalam hal ini, Renkema (2004: 27) memberi contoh strategi tersebut.
(5) a. Hey, lend me a hundred dollars. (baldly)
b. Hey, friend, could you lend me a hundred bucks? (positive polite)
c. I'm sorry I have to ask, but could you lend me a hundred dollars? (negative polite)
e. Oh no, I'm out of cash! I forgot to go to the bank today. (off record)
Teori kesantunan lain dibahas oleh Leech (1983). Pakar ini membahas teori kesantunan dalam kerangka retorika interpersonal (Eelen 2001: 6). Dalam hal ini, Leech (dalam Eelen 2001: 8) menyebutkan enam bidal kesantunan, yaitu bidal kebijaksanaan (tact maxim), bidal kedermawanan (generosity maxim), bidal pujian (approbation maxim), bidal kerendahhatian (modesty maxim), bidal kesetujuan (aggreement maxim), bidal simpati (sympathy maxim); dan, seperti diungkap oleh Gunarwan (2004: 19), ditambah bidal pertimbangan (consideration maxim).
5. Pragmatik dalam Linguistik
Seperti telah saya uraikan sedikit dalam sub 3 di atas, salah satu kecenderungan yang melatarbelakangi berkembangnya pragmatik adalah antisintaksisme Lakoff dan Ross. Dalam sintaksis, seperti dikemukakan oleh Yule (1996: 4), dipelajari bagaimana hubungan antarbentuk linguistis, bagaimana bentuk-bentuk tersebut dirangkai dalam kalimat, dan bagaimana rangkaian tersebut dapat dinyatakan well-formed secara gramatikal. Secara umum, sintaksis tidak mempersoalkan baik makna yang ditunjuknya maupun pengguna bahasanya, sehingga bentuk seperti kucing menyapu halaman, meskipun tidak dapat diverifikasi secara empiris, tetap dapat dinyatakan apik secara sintaksis.
Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan bahasa tidak semata-mata didasarkan atas prinsip well-formed dalam sintaksis, melainkan atas dasar kepentingan agar komunikasi tetap dapat berjalan. Lebih tepatnya, dengan mengikuti kecenderungan dalam etnometodologi, bahasa digunakan oleh masyarakat tutur sebagai cara para peserta interaksi saling memahami apa yang mereka ujarkan. Atas dasar ini, pertama, dapat dipahami, dan memang sering kita temukan, bahwa komunikasi tetap dapat berjalan meskipun menggunakan bahasa yang tidak apik secara sintaksis; dan kedua, demi kebutuhan para anggota masyarakat tutur untuk mangorganisasi dan memahami kegiatan mereka, selain tata bahasa, makna juga merupakan hal yang tidak dapat diabaikan dalam analisis bahasa. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perbedaan utama antara sintaksis dan pragmatik, sekaligus menyatakan pentingnya studi pragmatik dalam linguistik, terletak pada makna ujaran dan pada pengguna bahasa.
Pembahasan tentang makna membawa kita pada pentingnya semantik, yaitu tataran linguistik yang mengkaji hubungan antara bentuk-bentuk linguistik (linguistic forms) dan entitas yang terdapat di luar bahasa, dalam analisis bahasa. Berdasarkan truth conditional semantics, untuk dapat dinyatakan benar, sebuah pernyataan harus dapat diverifikasi secara empiris atau harus bersifat analitis. Dengan demikian, bentuk kucing menyapu halaman adalah bentuk yang tidak berterima secara semantis, karena tidak dapat diverifikasi secara empiris dan bukan termasuk pernyataan logika. Namun demikian, pembahasan makna dalam semantik belum memadai, karena masih mengabaikan unsur pengguna bahasa, sehingga bentuk seperti seandainya saya dapat berdiri tentu saya tidak akan dapat berdiri dan saya akan datang besok pagi, meskipun bentuk seperti ini dapat saja kita jumpai, tidak dapat dinyatakan benar karena yang pertama menyalahi logika dan yang kedua tidak dapat diverifikasi langsung. Dengan kata lain, untuk menjelaskan fenomena pemakaian bahasa sehari-hari, di samping sintaksis dan semantik, dibutuhkan juga pragmatik yang dalam hal ini saya pahami sebagai bidang yang mengkaji hubungan antara struktur yang digunakan penutur, makna apa yang dituturkan, dan maksud dari tuturan. Kegunaan pragmatik, yang tidak terdapat dalam sintaksis dan semantik, dalam hal ini dapat ditunjukkan dengan, misalnya, bagaimana strategi kesantunan mempengaruhi penggunaan bahasa, bagaimana memahami implikatur percakapan, dan bagaimana kondisi felisitas yang memungkinkan bagi sebuah tindak-tutur.
Selanjutnya, untuk melihat pentingnya pragmatik dalam linguistik, saya akan mengemukakan pendapat Leech (1980). Menurut Leech (dalam Eelen 2001: 6) perbedaan antara semantik dan pragmatik pada, pertama, semantik mengkaji makna (sense) kalimat yang bersifat abstrak dan logis, sedangkan pragmatik mengkaji hubungan antara makna ujaran dan daya (force) pragmatiknya; dan kedua, semantik terikat pada kaidah (rule-governed), sedangkan pragmatik terikat pada prinsip (principle-governed). Tentang perbedaan yang pertama, meskipun makna dan daya adalah dua hal yang berbeda, keduanya tidak dapat benar-benar dipisahkan, sebab daya mencakup juga makna. Dengan kata lain, semantik mengkaji makna ujaran yang dituturkan, sedangkan pragmatik mengkaji makna ujaran yang terkomunikasikan atau dikomunikasikan. Selanjutnya, kaidah berbeda dengan prinsip berdasarkan sifatnya. Kaidah bersifat deskriptif, absolut atau bersifat mutlak, dan memiliki batasan yang jelas dengan kaidah lainnya, sedangkan prinsip bersifat normatif atau dapat diaplikasikan secara relatif, dapat bertentangan dengan prinsip lain, dan memiliki batasan yang bersinggungan dengan prinsip lain.
Lebih jauh lagi, dalam pengajaran bahasa, seperti diungkapkan Gunarwan (2004: 22), terdapat keterkaitan, yaitu bahwa pengetahuan pragmatik, dalam arti praktis, patut diketahui oleh pengajar untuk membekali pemelajar dengan pengetahuan tentang penggunaan bahasa menurut situasi tertentu. Dalam pengajaran bahasa Indonesia, misalnya, pengetahuan ini penting untuk membimbing pemelajar agar dapat menggunakan ragam bahasa yang sesuai dengan situasinya, karena selain benar, bahasa yang digunakan harus baik. Dalam pengajaran bahasa asing, pengetahuan tentang prinsip-prinsip pragmatik dalam bahasa yang dimaksud penting demi kemampuan komunikasi yang baik dalam bahasa tersebut. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa kaitan antara pragmatik dan pengajaran bahasa adalah dalam hal kompetensi komunikatif yang mencakup tiga macam kompetensi lain selain kompetensi gramatikal (grammatical competence), yaitu kompetensi sosiolinguistik (sociolinguistic competence) yang berkaitan dengan pengetahuan sosial budaya bahasa tertentu, kompetensi wacana (discourse competence) yang berkaitan dengan kemampuan untuk menuangkan gagasan secara baik, dan kompetensi strategik (strategic competence) yang berkaitan dengan kemampuan pengungkapan gagasan melalui beragam gaya yang berlaku khusus dalam setiap bahasa.
6. Penutup
Seperti telah disebutkan di muka, tujuan tulisan ini adalah menunjukkan bahwa pragmatik penting dipelajari dalam program studi linguistik. Berdasarkan penjelasan di atas, saya melihat pentingnya pragmatik dalam linguistik setidaknya dalam dua hal, pertama, pragmatik merupakan satu-satunya tataran dalam linguistik yang mengkaji bahasa dengan memperhitungkan juga penggunanya; kedua, berkaitan dengan ketidakmampuan sintaksis dan semantik dalam menjelaskan fenomena penggunaan bahasa sehari-hari, saya melihat kedudukan semantik dan pragmatik sebagai dua hal yang saling melengkapi. Selain itu, berkaitan dengan pengajaran bahasa, pragmatik berperan dalam pengembangan kompetensi komunikatif.
Daftar Acuan
Austin, John L. 1962. How to Do Things with Word (edisi kedua). Oxford: Oxfod University Press.
Brown, Penelope., dan Stephen C. Levinson. 1978. Politeness: Some Universal in Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press.
Eelen, Gino. 2001. A Critique of Politeness Theories. Manchester, UK: St. Jerome Publishing
Gunarwan, Asim. 2004. Dari Pragmatik ke Pengajaran Bahasa (Makalah Seminar Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah). IKIP Singaraja.
Jaszczolt, K.M. 2002. Semantics and Pragmatics: Meaning in Language and Discourse. Edinburgh: Pearson Education.
Renkema, Jan. 2004. Introduction to Discourse Studies. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
Thomas. Jenny. 1995. Meaning in Interaction: an Introduction to Pragmatics. London/New York: Longman.
Yule, George. 1996. Pragmatics. Oxford. Oxford University Press.

Jean Baudrillard

JEAN BAUDRILLARD DAN BEBERAPA KARYANYA

Salah seorang pemikir postmodernisme yang menaruh perhatian besar pada persoalan kebudayaan dalam masyarakat kontemporer adalah Jean Baudrillard. Agak berbeda dengan filsuf-filsuf postmodernisme lainnya yang memusatkan diri pada metafisika dan epistemologi, Baudrillard lebih memilih kebudayaan sebagai medan pengkajian. Ia mengambil pilihan itu bukan tanpa tujuan. Baudrillard ingin mengungkapkan transformasi dan pergeseran yang terjadi dalam struktur masyarakat Barat dewasa ini yang disebutnya sebagai masyarakat simulasi dan hiperrealitas. Ia mencoba menggabungkan pemikiran Marx dengan strukturalisme Perancis.
Selain dari Marx, Baudrillard mengambil alih pemikiran Barthes mengenai semiologi, Marcel Mauss seorang antropolog strukturalis mengenai gift atau pemberian, dan Georges Bataille mengenai expenditure atau belanjaan (Lechte, 1994: 233). Bersepakat dengan dua pemikir terakhir, Baudrillard menolak prinsip nilai-guna dan nilai-tukar Marx dan menyatakan bahwa aktivitas konsumsi manusia pada dasarnya merupakan aktivitas non-utilitarian (Baudrillard, 1993: 68). Ia mengadopsi pendapat Mauss dan Bataille bahwa dalam institusi semacam Kula dan Potlach dalam masyarakat primitif, kebiasaan memberi sesuatu dan membelanjakan sesuatu ternyata didasarkan pada prestise dan kebanggaan simbolik, bukan pada kegunaan. Inilah prinsip yang kini semakin transparan berlangsung dalam aktivitas konsumsi masyarakat dewasa ini. Nilai tanda (sign-value) dan nilai-simbol (symbolic-value) telah menggantikan nilai-guna (use-value) dan nilai-tukar (exchange-value).
Tahun 1983, karya magnum opus-nya, Simulations (1983), diterbitkan dalam edisi bahasa Inggris. Dalam buku yang segera menjadi klasik ini, Baudrillard mengintrodusir sebuah karakter khas kebudayaan masyarakat Barat dewasa ini. Menurutnya, kebudayaan Barat dewasa ini adalah sebuah representasi dari dunia simulasi, yakni dunia yang terbentuk dari hubungan berbagai tanda dan kode secara acak, tanpa referensi relasional yang jelas. Hubungan ini melibatkan tanda real (fakta) yang tercipta melalui proses produksi, serta tanda semu (citra) yang tercipta melalui proses reproduksi. Dalam kebudayaan simulasi, kedua tanda tersebut saling menumpuk dan berjalin kelindan membentuk satu kesatuan. Tidak dapat lagi dikenali mana yang asli, yang real, dan mana yang palsu, yang semu. Semuanya menjadi bagian realitas yang dijalani dan dihidupi masyarakat Barat dewasa ini. Kesatuan inilah yang disebut Baudrillard sebagai simulacra atau simulacrum, sebuah dunia yang terbangun dari sengkarut nilai, fakta, tanda, citra dan kode. Realitas tak lagi punya refernsi, kecuali simulacra itu sendiri.
Dengan menganalisa masyarakat dan kebudayaan Amerika, Baudrillard menyatakan bahwa dalam wacana simulasi realitas yang sesungguhnya (fakta) tidak hanya bercampur dengan realitas semu (citra), namun bahkan telah dikalahkan oleh citra. Lebih jauh, citra lebih dipercaya ketimbang fakta. Inilah era hiperrealitas, dimana realitas asli dikalahkan oleh realitas buatan.
KEBUDAYAAN POSTMODERN JEAN BAUDRILLARD
Nilai Tanda dan Nilai Simbol
Nilai-tanda dan nilai-simbol, yang berupa status, prestise, ekspresi gaya dan gaya hidup, kemewahan dan kehormatan adalah motif utama aktivitas konsumsi masyarakat konsumer. Pergeseran nilai yang terjadi seiring dengan perubahan karakter masyarakat postmodern inilah yang kemudian menarik perhatian Baudrillard untuk mengkajinya secara lebih mendalam.
Baudrillard menyatakan bahwa mekanisme sistem konsumsi pada dasarnya berangkat dari sistem nilai-tanda dan nilai-simbol, dan bukan karena kebutuhan atau hasrat mendapat kenikmatan (Baudrillard, 1970: 47). Dengan pernyataan ini Baudrillard samasekali tidak bermaksud menafikan pentingnya kebutuhan. Ia hanya ingin mengatakan bahwa dalam masyarakat konsumer, konsumsi sebagai sistem pemaknaan tidak lagi diatur oleh faktor kebutuhan atau hasrat mendapat kenikmatan, namun oleh seperangkat hasrat untuk mendapat kehormatan, prestise, status dan identitas melalui sebuah mekanisme penandaan.
Masyarakat konsumer yang berkembang saat ini adalah masyarakat yang menjalankan logika sosial konsumsi, dimana kegunaan dan pelayanan bukanlah motif terakhir tindakan konsumsi. Melainkan lebih kepada produksi dan manipulasi penanda-penanda sosial. Individu menerima identitas mereka dalam hubungannya dengan orang lain bukan dari siapa dan apa yang dilakukannya, namun dari tanda dan makna yang mereka konsumsi, miliki dan tampilkan dalam interaksi sosial. Dalam masyarakat konsumer, tanda adalah cerminan aktualisasi diri individu paling meyakinkan.
Pemikiran tentang fenomena masyarakat konsumer dan kemenangan nilai-tanda serta nilai-simbol ini selanjutnya mencapai titik kematangannya pada For a Critique of the Political Economy of the Sign (1981). Dalam bukunya ini Baudrillard memisahkan diri dari Marx dengan menyatakan bahwa dalam masyarakat konsumer dewasa ini, nilai-guna dan nilai-tukar, sebagaimana disarankan Marx, sudah tidak bisa lagi digunakan sebagai sarana analisa kondisi sosial masyarakat. Kini, menurut Baudrillard, adalah era kejayaan nilai-tanda dan nilai-simbol yang ditopang oleh meledaknya makna serta citra oleh perkembangan teknologi dan media massa (Lechte, 1994: 234). Baudrillard kemudian mengubah pula periodisasi sejarah masyarakat yang dibuat Marx. Menurut Marx, terdapat tiga tahap struktur masyarakat, yakni masyarakat feodal, masyarakat kapitalis dan masyarakat komunis.
Berangkat dari kerangka ini, Baudrillard mengajukan periodisasi perubahan struktur masyarakat, yakni dari masyarakat primitif, masyarakat hierarkis dan masyarakat massa (Lechte, 1994: 238). Berbeda dengan Marx yang mempergunakan pisau analisa ekonomi politik, Baudrillard memanfaatkan semiologi sebagai alat analisa. Menurut Baudrillard, masyarakat primitif ditandai dengan tidak adanya elemen tanda dalam interaksi seluruh aspek kehidupan masyarakatnya. Objek dipahami secara murni dan alamiah berdasarkan kegunaannya. Selanjutnya dalam masyarakat hierarkis, lahir elemen tanda yang beroperasi masih dalam lingkup yang terbatas. Tanda dipahami sebagai makna yang ditanamkan oleh segolongan kelas kepada kelas yang lain. Tanda juga mulai menggantikan kedudukan objek murni, yang kini memiliki nilai-tukar. Akhirnya, pada tahapnya yang tertinggi, terbentuklah masyarakat massa. Dalam masyarakat massa, tanda mendominasi seluruh aspek kehidupan. Tidak ada lagi objek murni, kecuali objek tanda. Individu dalam masyarakat massa berperan sebagai konsumen tanda tanpa memiliki status kelas tertentu.
Realitas-realitas buatan adalah ciri zaman ini, sebuah tanda zaman tengah menjelangnya sebuah era kebudayaan baru: kebudayaan postmodern. Dengan mengambil alih dan mengembangkan gagasan para pendahulunya: semiologi Saussure, fetishism commodity Marx, teori differance Derrida, mythologies Barthes, serta genealogy Foucault, Baudrillard mencoba membaca karakter khas masyarakat Barat (Rojek, 1993: 125). Melalui bukunya yang banyak menarik perhatian, Simulations (1983), Baudrillard memaparkan kondisi sosial-budaya masyarakat Barat yang disebutnya tengah berada dalam dunia simulacra, simulacrum dan simulasi. Inilah dunia yang terbangun dari konsekuensi relasi perkembangan ilmu dan teknologi, kejayaan kapitalisme lanjut, konsumerisme, serta runtuhnya narasi-narasi besar modernisme.
Baudrillard menyatakan bahwa paradigma modernisme yang berdiri di atas logika produksi seperti disuarakan Marx kini sudah tidak relevan lagi. Jika era pra-modern ditandai dengan logika pertukaran simbolik (symbolic exchange), era modern ditandai dengan logika produksi, maka kini tengah menjelang sebuah era baru, yakni era postmodern, yang ditandai dengan logika simulasi. Bersamaan dengan lahirnya era postmodern, menurut Baudrillard, maka prinsip-prinsip modernisme pun tengah menghadapi saat-saat kematiannya. Dalam bahasanya yang khas, Baudrillard mengumandangkan kematian modernisme dengan logika produksinya sebagai:The end of labor.
Ungkapan Baudrillard ini sekaligus menandakan keyakinannya akan datangnya era baru, era postmodern. Dalam era postmodern, prinsip simulasi menjadi panglima, dimana reproduksi (dengan teknologi informasi, komunikasi dan industri pengetahuan) menggantikan prinsip produksi, sementara permainan tanda dan citra mendominasi hampir seluruh proses komunikasi manusia. Dalam masyarakat simulasi seperti ini, segala sesuatu ditentukan oleh relasi tanda, citra dan kode. Tanda adalah segala sesuatu yang mengandung makna, yang mengikuti teori semiologi Saussurean memiliki dua unsur, yakni penanda (bentuk) dan petanda (makna). Citra adalah segala sesuatu yang nampak oleh indera, namun sebenarnya tidak memiliki eksistensi substansial.
Sementara kode adalah cara pengkombinasian tanda yang disepakati secara sosial, untuk memungkinkan satu pesan dapat disampaikan dari seseorang kepada orang yang lain (Piliang, 1998: 13). Dalam dunia simulasi, identitas seseorang misalnya, tidak lagi ditentukan oleh dan dari dalam dirinya sendiri. Identitas kini lebih ditentukan oleh konstruksi tanda, citra dan kode yang membentuk cermin bagaimana seorang individu memahami diri mereka dan hubungannya dengan orang lain. Lebih lanjut, realitas-realitas ekonomi, politik, sosial dan budaya, kesemuanya diatur oleh logika simulasi ini, dimana kode dan model-model menentukan bagaimana seseorang harus bertindak dan memahami lingkungannya.
Ruang realitas kebudayaan dewasa ini, menurut Baudrillard merupakan cerminan apa yang disebutnya sebagai simulacra atau simulacrum. Simulacra adalah ruang realitas yang disarati oleh proses reduplikasi dan daur-ulang berbagai fragmen kehidupan yang berbeda (dalam wujud komoditas citra, fakta, tanda, serta kode yang silang-sengkarut), dalam satu dimensi ruang dan waktu yang sama (Piliang, 1998: 196). Simulacra tidak memiliki acuan, ia adalah duplikasi dari duplikasi, sehingga perbedaan antara duplikasi dan yang asli menjadi kabur. Dalam ruang ini tidak dapat lagi dikenali mana yang asli dan mana yang palsu, mana hasil produksi dan mana hasil reproduksi, mana objek dan mana subjek, atau mana penanda dan mana petanda.
Ruang simulacra ini memungkinkan seseorang menjelajahi berbagai fragmen realitas, baik nyata maupun semu; mereproduksi, merekayasa dan mensimulasi segala sesuatu sampai batasannya yang terjauh. Dunia simulacra, yang menjadi wacana dominan kesadaran masyarakat Barat dewasa ini, papar Baudrillard, sebenarnya telah ada semenjak era Renaisans. Realitas simulacra memiliki tiga tingkatan periode historis, semenjak era Renaisans hingga sekarang, yakni simulacra Orde Pertama, simulacra Orde Kedua dan simulacra Orde Ketiga (Baudrillard, 1983: 54-56).
Simulacra Orde Pertama, berlangsung semenjak era Renaisans-Feodal hingga permulaan Revolusi Industri. Dalam orde ini, realitas dunia dipahami berdasarkan prinsip hukum alam, dengan ciri ketertiban, keselarasan, hierarki alamiah serta bersifat transenden. Alam menjadi pendukung utama sekaligus determinan kebudayaan. Tanda-tanda yang diproduksi dalam orde ini adalah tanda-tanda yang mengutamakan integrasi antara fakta dan citra secara serasi dan seimbang. Hal ini berkaitan erat dengan kehendak manusia zaman itu untuk mempertahankan struktur dunia yang alamiah. Dengan demikian, prinsip dominan yang menjadi ciri simulacra Orde Pertama adalah prinsip representasi. Bahasa, objek dan tanda adalah tiruan dari realitas alamiah yang dibentuk secara linear dan tunggal. Sebagai tiruan, bahasa, objek dan tanda masih memiliki jarak dengan objek aslinya (Kellner, 1994: 103).
Simulacra Orde Kedua, berlangsung bersamaan dengan semakin gemuruhnya era industrialisasi yang merupakan konsekuensi logis Revolusi Industri. Revolusi Industri, di satu sisi telah memberikan sumbangan besar bagi perkembangan kebudayaan. Namun disisi lain, Revolusi Industri juga telah menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kebudayaan. Logika produksi, yang menjadi prinsip simulacra Orde Kedua, telah mendorong perkembangan teknologi mekanik sampai pada batasannya yang terjauh. Mengikuti Walter Benjamin, dalam esainya, The Work of Art in The Era of Mechanical Reproduction (1969), Baudrillard menyatakan bahwa dengan teknologi reproduksi mekanik sebagai media dan prinsip produksi objek-objek alamiah telah kehilangan aura dan sifat transendensinya. Objek kini bukan lagi tiruan yang berjarak dari objek asli, melainkan sepenuhnya sama persis seperti yang asli. Dengan kemajuan teknologi reproduksi mekanik inilah, prinsip komoditi dan produksi massa menjadi ciri dominan era simulacra Orde Kedua. Simulacra Orde Ketiga, lahir sebagai konsekuensi logis perkembangan ilmu dan teknologi informasi, komunikasi global, media massa, konsumerisme dan kapitalisme pada era Pasca Perang Dunia II. Lebih dari masa-masa sebelumnya, pada orde ini relasi berbagai unsur dan struktur budaya mengalami perubahan mendasar. Tanda, citra, kode dan subjek budaya tidak lagi merujuk pada referensi dan realitas yang ada. Simulacra Orde Ketiga ini ditandai dengan hukum struktural. Tanda membentuk struktur dan memberi makna realitas. Inilah era yang disebut Baudrillard sebagai era simulasi.
Dalam era simulasi ini, realitas tak lagi memiliki eksistensi. Realitas telah melebur menjadi satu dengan tanda, citra dan model-model reproduksi. Tidak mungkin lagi kita menemukan referensi yang real, membuat pembedaan antara representasi dan realitas, citra dan kenyataan, tanda dan ide, serta yang semu dan yang nyata. Yang ada hanyalah campur aduk diantara semuanya.
Baudrillard memandang berkembangnya teknologi digital yang bertumpu pada model-biner ini sebagai suatu dasar proses transformasi sosial masyarakat kapitalisme lanjut. Gagasan McLuhan tentang medium is message ditariknya sampai ke batasannya yang paling ekstrem, yakni media yang berupa kode-kode digital. Dengan kode-kode digital maka proses reproduksi beranjak ke batasannya yang paling ekstrem pula. Ketika objek-objek direproduksi dengan teknologi model-biner, maka objek-objek menjadi tidak dapat dibedakan satu sama lain, bahkan dari model-model yang menjadi sumbernya. Lebih lanjut, realitas menjadi kehilangan referensi. Realitas, menurut Baudrillard, kini harus didefinisikan kembali sebagai segala sesuatu yang mungkin dan dapat direproduksi secara sempurna, dapat disimulasi (Baudrillard, 1983: 146).
Simulasi, dalam bahasa Baudrillard,
(Dibangun berdasarkan model-model yang begitu cermat, semua model yang nyaris mendekati fakta, dan dimana model tampil mendahului fakta. Fakta kini tidak lagi memiliki alur sejarahnya sendiri, ia hadir dalam silang sengkarut bersama model-model; bahkan bisa jadi sebuah fakta diproduksi oleh model-model. Simulasi tidak berkaitan dengan sebuah teritori, sebuah acuan atau pun substansi. Simulasi adalah era yang dibangun oleh model-model realitas tanpa asal-usul; sebuah dunia hiperreal. Teritori tidak lagi hadir sebelum peta, atau membentuknya. Sebaliknya, petalah yang hadir sebelum teritori sebuah acuan simulacra petalah yang membentuk teritori. Dan jika saat ini kita masih ingin menghidup-hidupkan bahasa fabel, maka artinya saat ini adalah saat dimana teritori yang sedang membusuk secara perlahan-lahan membentang di atas sebuah peta. Adalah realitas nyata, dan bukan peta, yang bekas-bekasnya masih nampak dimana-mana, di sebuah gurun, bukan bekas sebuah kerajaan, melainkan bekas kita sendiri. Sebuah gurun realitas itu sendiri).
Simulasi menyandarkan diri pada prinsip ketiadaan dan negasi, dengan cara mengaburkan bahkan menghilangkan referensi, realitas dan kebenaran, serta mengedepankan penampakan sebagai prinsip kebenaran ontologis
(Dengan demikian, era simulasi berawal dari proses penghancuran segala acuan referensi dan bahkan lebih buruk lagi: dengan merajalelanya acuan-acuan semu dalam sistem penandaan, maka sifat material ketimbang makna merasuk ke dalam semua sistem kesetaraan, oposisi biner dan semua bentuk kombinasi aljabar. Era simulasi tidak lagi berkaitan dengan persoalan imitasi, reduplikasi atau bahkan parodi. Era simulasi lebih tertarik mempersoalkan proses penggantian tanda-tanda real, bagi realitas itu sendiri, yakni suatu proses untuk menghalangi setiap proses real dengan mekanisme operasi ganda, sebuah konsep metastabil, terprogram, sebagai sebuah mesin penggambaran yang sempurna yang menyediakan semua tanda real dan serangkaian kemungkinan perubahannya. Hiperrealitas dengan demikian berbeda sama sekali dari yang real maupun yang imajiner, yakni suatu tempat bagi pengulangan secara kontinyu model-model dan perbedaan).
Dalam dunia simulasi seperti ini, prinsip-prinsip representasi modernisme menjadi tidak lagi relevan. Pembedaan antara objek dan subjek, real dan semu, penanda dan petanda, dalam paradigma modernisme tidak bisa lagi dilakukan. Dalam mekanisme simulasi, manusia dijebak dalam satu ruang yang dianggapnya nyata, padahal sesungguhnya semu belaka. Ruang realitas semu ini merupakan ruang antitesis dari representasi semacam dekonstruksi representasi itu sendiri, dalam wacana Derrida. Dengan contoh yang gampang Baudrillard menggambarkan dunia simulasi dengan sebuah analogi peta. Menurutnya, bila dalam ruang nyata, sebuah peta merupakan representasi dari sebuah teritori, maka dalam mekanisme simulasi yang terjadi adalah sebaliknya. Peta mendahului teritori. Realitas-realitas teritorial sosial, budaya atau politik, kini dibangun berlandaskan model-model dari peta yang sudah ada. Dalam dunia simulasi, bukan realitas yang menjadi cermin kenyataan, melainkan model-model yang ditawarkan televisi, iklan atau tokoh-tokoh kartun. Adalah tempat-tempat seperti Disneyland, atau Universal Studio; bintang film seperti Madonna atau Leonardo de Caprio; iklan celana Levis atau jam tangan Guess; film telenovela Maria Mercedes atau Esmeralda; tokoh boneka Barbie, kartun Doraemon atau Mickey Mouse yang kini menjadi model-model acuan dalam membangun citra, nilai dan makna dalam kehidupan sosial, budaya serta politik masyarakat dewasa ini (Piliang, 1998: 194).
Postmodernisme: Sebuah Dunia Hiperrealitas
Hiperrealitas adalah sebuah gejala di mana banyak bertebaran realitas-realitas buatan yang bahkan nampak lebih real dibanding realitas sebenarnya.Boneka Barbie, yang telah diproduksi dan terus diproduksi oleh Mattel Toys sejak tahun 1959, adalah contoh nyata hiperrealitas, ketika suatu realitas buatan telah melampaui realitas yang sebenarnya. Dibuat tanpa referensi proporsi tubuh dan kecantikan yang wajar, Barbie tampil sebagai boneka dengan kecantikan dan kesempurnaan tubuh yang melebihi gambaran kecantikan manusia. Barbie juga melampaui ukuran kehidupan manusia dengan peran-peran yang ditanamkan padanya sebagai wanita karier, fotomodel, guru taman kanak-kanak, bintang film, duta kehormatan PBB, aktivis lingkungan hidup dan lain sebagainya pada saat yang sama. Singkat kata, ia adalah figure manusia sempurna. Makna-makna yang ditanamkan ke dalam sosok Barbie ini merupakan silang-sengkarut tanda, citra dan kode-kode yang sengaja diciptakan untuk menjaga eksistensinya sebagai simbol wanita modern. Dengan representasi seperti ini Barbie seolah lahir sebagai Barbie yang real, Barbie yang hidup, Barbie yang benar-benar ada dengan segala keleluarbiasaannya. Ia bahkan lebih jauh menjadi model bagi manusia untuk menentukan dan membentuk ukuran kecantikan dan kesempurnaan penampilan tubuhnya.
Pemikiran Baudrillard mendasarkan diri pada beberapa asumsi hubungan manusia dan media, yang disebut Baudrillard sebagai realitas mediascape (Baudrillard, 1983: 14). Dalam realitas mediascape media massa menjadi produk budaya paling dominan. Dengan media massa, media kini tak lagi sebatas sebagai perpanjangan badan manusia ala McLuhan, namun media kini sekaligus merupakan ruang bagi manusia untuk membentuk identitas dirinya.
Dengan pandangannya yang cenderung fatalis dan nihilis, Baudrillard menarik garis tajam pemikiran McLuhan sampai batasannya yang terjauh. Ia mengangkat pandangan- pandangan McLuhan tentang perpanjangan badan manusia dan global village ke dalam konteks perkembangan mutakhir dunia Barat, yang dewasa ini telah menjelma menjadi desa besar yang disebut Baudrillard sebagai hiperreal village (Baudrillard, 1983: 16).
Perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini dengan micro processor, memory bank, remote control, telecard, laser disc dan internet menurut pandangan Baudrillard, tidak saja dapat memperpanjang badan atau pusat sistem syaraf manusia, namun bahkan lebih fantastis lagi, mampu mereproduksi realitas, masa lalu dan nostalgia; menciptakan realitas baru dengan citra-citra buatan; menyulap fantasi, ilusi bahkan halusinasi menjadi kenyataan; serta melipat realitas sehingga tak lebih dari sebuah layar kaca televisi, disket ataupun internet (Piliang, 1998: 197). Robot misalnya, yang pada awalnya diciptakan sebagai perpanjangan badan dan sistem syaraf manusia, kini telah menjelma menjadi pesaing manusia (misalnya dalam bidang lapangan kerja, olahraga catur dan lomba kecerdasan).
Dengan televisi dan media massa misalnya, realitas buatan (citra-citra) seolah lebih real dibanding realitas aslinya. Lebih jauh, realitas buatan (citra-citra) kini tidak lagi memiliki asal-usul, referensi ataupun kedalaman makna. Tokoh Rambo, boneka Barbie, Jurrasic Park, atau Star Trek Voyager yang merupakan citra-citra buatan adalah realitas tanpa referensi, namun nampak lebih dekat dan nyata dibanding keberadaan tetangga kita sendiri. Dalam kondisi seperti ini, realitas, kebenaran, fakta dan objektivitas kehilangan eksistensinya. Hiperrealitas adalah realitas itu sendiri (Baudrillard, 1983: 183). Yakni, era yang dituntun oleh model-model realitas tanpa asal-usul dan referensi (Baudrillard, 1983: 2). Dimana, yang nyata tidak sekedar dapat direproduksi, namun selalu dan selalu direproduksi (Baudrillard, 1983: 146). Dalam bukunya yang sudah menjadi klasik, Simulations (1983), Baudrillard menjelaskan lebih detail kondisi hiperrealitas ini sebagai:
(Tak ada lagi cermin diri, penampakan, kenyataan dan konsep-konsep yang dikandungnya. Tak ada lagi pengembaraan imajiner: lebih dari itu, yang ada adalah miniaturisasi genetik sebagai ciri dimensi simulasi. Kenyataan kini dibentuk dari unit-unit miniatur, dari matriks, memory bank dan model-model acuan dan dengannya kenyataan dapat direproduksi sampai jumlah yang tak terhingga. Kenyataan pun kini tak lagi harus rasional, karena ia tak lagi dapat diukur dengan ukuran-ukuran ideal. Kenyataan kini tak lebih dari apa yang beroperasi. Dan karena ia tak lagi dibungkus oleh imajinasi-imajinasi, maka kenyataan pun kini tak lagi real sama sekali. Kenyataan adalah hiperrealitas itu sendiri, produk sintesa model-model gabungan dalam ruang hiperspace tanpa atmosfer).
Jean Baudrillard juga mengungkapkan dua istilah, yakni: Simulasi dan Simulacra dalam menjelaskan konsep hiperrealitas itu sendiri.
Simulasi adalah suatu proses dimana representasi (gambaran) atas suatu objek justru menggantikan objek itu sendiri, dimana representasi itu menjadi hal yang lebih penting dibandingkan objek tersebut. Analoginya, bila suatu peta merepresentasikan (menggambarkan) suatu wilayah, maka dalam simulasi, justru peta-lah yang mendahului wilayah. Di dalam wacana simulasi, manusia mendiami suatu ruang realitas dimana perbedaan antara yang benar dan palsu menjadi tipis (manusia hidup dalam suatu ruang khayal yang nyata). Misalnya discovery channel pada televisi, sebenarnya hampir sama nyatanya dengan pelajaran IPA di sekolah, karena sama-sama menawarkan informasi mengenai kehidupan flora dan fauna pada anak-anak.
Ada 4 hierarki/tahap dalam simulasi: (Baudrillard, 1983)
1. Ketika suatu tanda dijadikan refleksi dari suatu realitas. Misal: seni adalah wujud dari realitas.
2. Ketika suatu tanda sudah menutupi dan menyesatkan realitas itu sendiri. Misal: Gaul itu adalah dengan menonton MTV.
3. Ketika suatu tanda menutupi ketiadaan dari suatu realitas. Misalnya: Disneyland, yang sebenarnya hanya ada dalam khayalan anak-anak namun dibuat menjadi nyata untuk menutupi ketiadaan Disneyland tersebut.
4. Dan akhirnya tanda tersebut menjadi sesuatu yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan realitas, dan ini lah yang disebut Baudrillard sebagai Simulacra. Misalnya: Dunia The Matrix dalam film yang dibintangi Keanu Reeves.
Simulacra ini memungkinkan manusia untuk mendiami satu ruang yang sarat akan duplikasi dan daur ulang dari berbagai fragmen dunia yang berbeda-beda pada waktu yang sama. Misalnya masyarakat Bandung yang mengkonsumsi kopi ala starbucks di tempat perbelanjaan Cihampelas Walk; atau remaja SMA yang saling berkenalan dalam dunia friendster. Nah, seperti Shopping Malls, Televisi, dan Friendster itu lah yang merupakan miniatur dari dunia yang dilipat, seperti yang sudah disebutkan diatas.

Beberapa Catatan Kritis
Argumentasi kalaupun ada yang mendasari pemikirannya pun dipenuhi kelemahan. Baudrillard sama sekali menolak struktur dan sistem, membiarkan pernyataan-pernyataannya serba mengambang dan terpenggal-penggal, serta lebih mengutamakan spekulasi. Itulah mengapa tidak sedikit komentatornya, misalnya Chris Rojek, yang menyatakan karya-karya Baudrillard sebagai fiksi-sains dan bukan teks sosiologi atau filsafat (Rojek, 1993: xi). Suara kritis lain yang lebih sistematis dikemukakan oleh Mark Poster. Dalam salah satu tulisannya yang mencoba membandingkan pemikiran Baudrillard dan Habermas, Poster mencatat setidaknya terdapat lima kelemahan pemikiran Baudrillard (Kellner, 1994: 83).
Pertama, Baudrillard dianggap tidak mampu menjelaskan pengertian istilah-istilah kunci yang ada dalam karya-karyanya, terutama istilah kode. Kadangkala ia menggunakan istilah kode-model dan binari-digital dalam pengertian yang sama secara bergantian tanpa pernah merumuskan pengertian yang sesungguhnya. Kali yang lain, ia menyamakan istilah kode dengan tanda dan citra sebagai istilah-istilah khusus semiotika. Hal ini mengakibatkan kekaburan pemahaman akan gagasan-gagasan orisinal yang dikemukakannya.
Kedua, hampir sama dengan Gane dan Hughes Poster memandang gaya menulis Baudrillard yang aneh dan ganjil seringkali tidak dibarengi dengan argumentasi yang sistematik dan logis. Kelemahan ini, dengan sendirinya, menjadikan pemikiran-pemikiran Baudrillard kehilangan dasar argumentasi yang rasional. Karya-karyanya menjadi tak lebih sebagai cerita fiksi kehidupan yang bersemangat dan penuh warna, namun tak masuk akal.
Ketiga, Baudrillard terkesan hendak mentotalisasikan ide-ide pemikirannya, dan menolak untuk mengubah atau membatasi pemikirannya. Ia menulis tentang pengalaman- pengalaman khusus, seperti dunia televisi, dunia simulasi, hiperrealitas dan konsumsi, seperti seolah-olah tidak ada hal yang lain dalam realitas sosial dewasa ini. Juga pendapatnya bahwa Perang Teluk sebenarnya tidak pernah terjadi meskipun kenyataan membuktikan perang itu sungguh-sungguh terjadi tetap dipertahankannya, bahkan sampai perang itu sendiri usai.
Keempat, Baudrillard menafikan kenyataan bahwa terdapat keuntungan-keuntungan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Televisi, media massa dan internet dalam tampilannya yang positif juga memberikan manfaat seperti misalnya mempercepat penyebaran informasi tentang pendidikan, HAM dan lingkungan, menyampaikan berita peristiwa-peristiwa aktual yang tengah terjadi dan lebih membuka pemahaman akan sifat pluralisme dan humanisme kebudayaan dewasa ini.
Kelima, sikap fatalis dan nihilis yang secara sadar dipilihnya, menjadikan pemikiran-pemikiran Baudrillard jauh dari nilai-nilai moral dan agama. Pendapatnya bahwa tak ada lagi jalan kembali, bahwa hidup haruslah dijalani begitu saja dengan sikap acuh tak acuh, tak ada lagi kebenaran, kesucian, serta nilai-nilai transendental, pada gilirannya membawa Baudrillard jatuh ke dalam jurang pesimisme-ekstrim. Ia tidak mampu melihat moralitas dan agama sebagai sumber acuan nilai dan prinsip kehidupan.
Singkat kata, mengutip Rojek, dari banyak kelemahan tersebut, Baudrillard lebih banyak salah ketimbang benar. Namun bukan berarti Baudrillard tidak memberikan arti apapun dalam pengembangan tubuh-pengetahuan (body of knowledge) ilmu sosiologi, filsafat dan kajian kebudayaan. Terlepas dari kelemahan-kelemahan yang dibuatnya, pemikiran-pemikiran Baudrillard tetap sangat berguna bagi pemahaman realitas kebudayaan dewasa ini. Demikian pula halnya dengan pendekatannya yang orisinal dan kritis, yang dapat menjadi pilihan alternatif bagi proses pembacaan realitas kebudayaan dewasa ini yang tengah berubah cepat.
http://fordiletante.wordpress.com/2008/04/15/kebudayaan-postmodern-menurut-jean-baudrillard/#comments
http://kili.multiply.com/journal/item/4/Hiperrealitas_Arsip_Tugas_Studi_Media